Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diperiksa KPK, Ramadhan Klaim Tak Ada Politik Uang di Kongres Demokrat

Kompas.com - 25/10/2013, 21:14 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ramadhan Pohan yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat mengaku dicecar penyidik KPK terkait dugaan adanya politik uang pada Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung. Ramadhan mengaku diperiksa selama empat jam sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang.

"Pertanyaan-pertanyaanya itu adalah seputar kongres di Bandung, apakah ada pengetahuan saya tentang money politics di kongres Bandung," kata Ramadhan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/10/2013) seusai pemeriksaan.

Kepada penyidik, Ramadhan mengatakan tidak ada praktik politik uang yang terjadi dalam Kongres Partai Demokrat 2010. Ia mengatakan tak ada pembagian uang kepada peserta kongres. "Saya bersumpah tidak ada politik uang saat itu. Tidak ada janji-janji uang pada saat itu," ujarnya.

Ramadhan ketika itu menjadi tim sukses pemenangan Andi Mallarangeng. Selain ditanya mengenai dugaan politik uang, Ramadhan mengaku diajukan pertanyaan soal peran tersangka Anas dalam kasus Hambalang. Untuk pertanyaan ini, dia mengaku tidak tahu menahu.

"Saya tidak pernah di komisi X, tidak pernah ikut rapat apapun terkait Hambalang karena saya bukan di Komisi X. Saya di Komisi 1, dan sehingga tak banyak hal yang saya sampaikan dalam konteks Hambalang tersebut," tuturnya.

Ramadhan diperiksa sebagai saksi karena dianggap dapat memberikan informasi soal kasus dugaan gratifikasi Hambalang yang disidik KPK. Lembaga antikorupsi itu tengah mendalami dugaan dana korupsi Hambalang dan proyek pemerintah lainnya yang mengalir ke Kongres Partai Demokrat 2010.

Dalam kongres tersebut, Anas terpilih sebagai ketua umum, mengalahkan Andi Mallarangeng dan Marzuki Alie. Selain Ramadhan, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi lainnya hari ini, yakni mantan Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam, Pengurus DPP Demokrat, Hutomo Agus Subekti, dan pejabatPT Adhi Karya, Arief Taufiqurrahman.

Sebelumnya, KPK memanggil petinggi Partai Demokrat lainnya, di antaranya Wakil Ketua Umum Demokrat Max Sopacua dan Wakil Ketua Majelis Tinggi Demokrat Marzuki Alie yang juga ketua DPR.

Namun, Marzuki yang diperiksa KPK selama kurang lebih dua jam, mengaku diajukan pertanyaan seputar aliran dana ke kongres. Sementara itu, Max tidak memenuhi panggilan yang dijadwalkan KPK dengan alasan tengah berada di luar kota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com