Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akil Menolak Diperiksa Majelis Kehormatan MK

Kompas.com - 25/10/2013, 11:38 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar menolak untuk diperiksa Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya. Empat anggota Majelis Kehormatan MK yang menyambangi Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (25/10/2013), "balik kanan" setelah gagal memeriksa Akil.

Pertemuan Majelis Kehormatan dengan Akil hanya sekitar 30 menit. Anggota Majelis Kehormatan Harjono mengatakan bahwa Akil merasa Majelis Kehormatan tidak perlu lagi memeriksanya karena dia sudah mengundurkan diri dari MK.

“Karena Pak Akil beranggapan sudah tidak ada kepentingan MK memeriksa Akil. Ditanyakan tegas ke Pak Akil, dia tidak bersedia dimintai keterangan,” kata Harjono dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Hadir dalam jumpa pers tersebut anggota Majelis Kehormatan lainnya, yakni Bagir Manan, Abbas Said, dan Mahfud MD. Menurut Harjono, mulanya Akil meminta kepada Majelis Kehormatan agar proses pemeriksaannya dilakukan secara terbuka. Namun, Majelis Kehormatan menjelaskan kepada Akil kalau KPK hanya mengizinkan pemeriksaan dilakukan secara tertutup.

“Namun, pemeriksaan KPK tidak bisa dilakukan karena KPK masih harus mendalami perkara yang dituduhkan ke Pak Akil,” ujarnya.

Akil saat ini berstatus sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap sengketa pemilihan kepala daerah. Harjono melanjutkan, pihaknya telah menyampaikan kepada Akil bahwa dia bisa menggunakan kesempatan dalam pemeriksaan ini untuk membela diri. Namun, kata Harjono, Akil bersikeras menolak untuk diperiksa Majelis Kehormatan.

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud mengatakan bahwa pertemuan Akil dengan anggota Majelis Kehormatan di Gedung KPK pagi ini berlangsung dengan santai. Tidak ada ketegangan di antara kedua belah pihak.

“Suasana pertemuan berjalan bagus, saya merasa penuh kegurauan, tidak ada ketegangan sama sekali, kita bicara baik-baik, dan terbuka sesuai dengan posisi masing-masing,” tutur Mahfud.

Dia juga mengatakan, Majelis Kehormatan sempat mengingatkan Akil agar tetap menjaga kesehatan meskipun berada di dalam tahanan. Kepada Majelis Kehormatan, Akil pun menyampaikan pesan agar memperhatikan anak dan istrinya.

“Beliau kirim harapan agar keluarga, istri, dan anak diberikan perhatian kalau nanti mau menanyakan sesuatu. Tidak ada yang sifatnya dramatis,” kata Mahfud.

Adapun Majelis Kehormatan dibentuk untuk menelusuri dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Akil menyusul penetapannya sebagai tersangka KPK. Majelis Kehormatan juga akan mengonfirmasi soal penemuan ganja dan sabu di ruangan Akil beberapa waktu lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com