Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Akan Minta KPU Tunda Penetapan DPT

Kompas.com - 23/10/2013, 16:10 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda tahapan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) nasional Pemilu 2014. Bawaslu meminta KPU memperbaiki beberapa data yang dinilai masih bermasalah.

"Jadi kira-kira Bawaslu akan merekomendasikan supaya ditunda penetapan (DPT nasional) ini," ujar Ketua Bawaslu Muhammad usai melakukan pengecekan data pemilih Pemilu 2014 di Gedung KPU, Rabu (23/10/2013).

Muhammad mengatakan, penundaan dilakukan paling lama selama dua pekan. Ketetapan waktu penetapan DPT nasional itu, kata dia mempertimbangkan tahapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu 2014.

"Paling lambat dua minggu, karena ini terkait tahapan," katanya.

Muhammad mengatakan, pada penyisiran atas DPT yang akan ditetapkan KPU, Bawaslu menemukan masih ada beberapa data ganda. Menurutnya, data ganda adalah masalah data yang sangat berbahaya.

"Kalau data ganda dibiarkan, peluang adanya pemilih fiktif akan sangat besar dan itu akan dimanfaatkan oknum-oknum tertentu," katanya.

Dikatakannya, pihaknya tidak hanya merekomendasikan penundaan. Tetapi, tambahnya, Bawaslu akan memberi beberapa catatan atas data yang harus dibersihkan KPU.

Sebelumnya, KPU membuka peluang penundaan pelaksanaan tahapan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014. Tetapi, penundaan dilakukan hanya berdasarkan rekomendasi Bawaslu.

"Apabila rekomendasi Bawaslu besok (hari ini, Rabu, 23/10/2013) ini masih perlu di tambah lagi waktunya atau perlu disempurnakan, maka akan kami sempurnakan? DPT," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu dan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Komplek DPR, Senayan, Selasa (22/10/2013).

Tetapi, Husni mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih memutuskan, penetapan DPT secara nasional akan dilangsungkan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tahapan Pemilu Legislatif 2014, yaitu Rabu (23/10/2013).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com