Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beda Densus Antikorupsi dan Direktorat Tipikor Bareskrim Dipikirkan

Kompas.com - 21/10/2013, 12:42 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Republik Indonesia masih membahas mekanisme pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang diusulkan Komisi III DPR RI. Polri khawatir wewenang dan kinerja Densus Antikorupsi justru akan berbenturan dengan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Badan Reserse Kriminal Polri.

Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri, Komjen Pol Badrodin Haiti mengatakan, Polri masih belum menyimpulkan apakah nantinya Densus Antikorupsi akan berdiri sendiri atau justru memperkuat keberadaan Dittipikor Bareskrim Polri.

"Nanti dirumuskan setelah dibahas, bentuknya seperti apa, mekanismenya seperti apa, kita masih belum bisa menyimpulkan seperti apa itu nanti," kata Badrodin di sela-sela kegiatan Seminas Sekolah Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (21/10/2013).

Badrodin juga mengatakan bahwa Polri juga memikirkan apakah nantinya koordinasi Densus Antikorupsi akan langsung di bawah kapolri atau justru di bawah Bareskrim Polri. Pasalnya, jika merujuk pada Densus 88 Antiteror maka koordinasi langsung berada di bawah kapolri. Sementara, saat disinggung soal sumber daya penyidik yang ada, ia mengaku, Polri memiliki cukup banyak penyidik sehingga tidak perlu khawatir akan kekurangan penyidik untuk mengisis Densus Antikorupsi.

"Masa enggak ada (penyidik), kan di KPK juga ada," ujarnya.

Sebelumnya, Sutarman berjanji akan membentuk densus antikorupsi. Janji itu disampaikan Sutarman setelah terpilih sebagai Kepala Polri melalui proses uji kepatutan dan kelayakan di Parlemen. 

"Itu (densus antikorupsi) adalah bagian yang harus kita lakukan," ujar Sutarman di Kompleks Parlemen, Kamis (17/10/2013).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com