Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Effendi Ghazali: Jokowi Memang Ingin Jadi Presiden

Kompas.com - 19/10/2013, 18:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com
— Akhir-akhir ini, lembaga survei kian ramai membuat survei terkait siapa tokoh yang populer untuk menjadi presiden pada pemilihan presiden (Pilpres) 2014. Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pun diunggulkan menjadi calon presiden. Ia mengalahkan tokoh lain yang sudah atau belum mendeklarasikan diri sebagai calon presiden (Capres) 2014. 

Jokowi maupun PDI Perjuangan sebagai partai yang menaungi karier politiknya sampai detik ini belum mendeklarasikan atau mengumumkan pencapresannya pada Pemilu 2014. Elektabilitas Jokowi pun kian melejit. Namanya pun ramai diperbincangkan masyarakat.

Pada Sabtu (19/10/2013) misalnya, nama Jokowi diperbincangkan dalam sebuah acara peluncuran buku yang berjudul "Jokowi (Bukan) untuk Presiden" di Toko Buku Gramedia Matraman, Jakarta, Sabtu (19/10/2013) pagi.

Effendi Gazali, pakar komunikasi politik, mengatakan bahwa buku ini mewakili suara warga terhadap isu pencapresan Jokowi. Efendi yang pernah mengajak Jokowi ketika masih menjadi Wali Kota Solo untuk memimpin di Jakarta ini menambahkan, buku ini mewakili suara warga yang mendukung Jokowi untuk menjadi presiden pada 2014.

"Hanya ada enam tulisan yang memperingatkan (tidak setuju) jika Jokowi menjadi presiden pada 2014, sisanya mendukung. Namun secara keseluruhan, isi buku ini mengingatkan Jokowi agar tidak terpeleset," kata Effendi pada peluncuran buku ini.

Jokowi Memang Ingin Jadi Presiden

"Jokowi memang ingin menjadi presiden," kata Effendi dalam kesempatan ini. "Namun, tergantung pada karakter dan 'tiket' dari partai yang menaungi serta pengaruh lawan-lawan politiknya," jelasnya.

Secara pribadi Effendi berpendapat, "Seseorang menjadi presiden bukan hanya karena cocok tidaknya menjadi presiden, tapi juga tergantung siapa lawannya, maka (untuk saat ini) Jokowi (bisa) untuk presiden 2014," katanya.

"Sebuah kritik yang terlalu keras (kepada Jokowi) dan kurang beralasan justru akan menguntungkan Jokowi," tambahnya.

Senada dengan Effendi, Pepih Nugraha, Manajer Kompasiana yang juga menjadi pembicara, mengatakan bahwa buku ini merupakan hasil karya Kompasianer (anggota Kompasiana) yang mempraktikkan jurnalisme warga.

"Warga menulis Jokowi di Kompasiana tidak pernah diminta atau dilarang namun ada ribuan artikel tentang Jokowi," kata Pepih. Ketika ada yang peserta yang bertanya tentang ada tidaknya kepentingan dari salah satu partai politik terkait penerbitan ini, Pepih menegaskan, buku ini lahir karena inisiatif Kompasiana.

"Tidak ada kepentingan apapun dalam buku ini dan hanya sebuah bentuk inisiatif dari Kompasiana untuk membukukan tulisan warga tentang Jokowi," jelas Pepih.

"Dengan adanya fenomena tersebut, saya mencoba membantu untuk menambah etalase tulisan warga dalam bentuk buku," tambahnya.

Buku hasil kerja sama antara Kompasiana dengan penerbit Elexmedia Komputindo ini sudah beredar di toko buku sejak 16 September 2014, lalu.  "Setelah buku ini, kita juga akan membuat buku tentang Ahok yang juga berasal dari tulisan warga di Kompasiana," kata Pepih.

Buku setebal 300 halaman ini merupakan kumpulan tulisan dari puluhan warga atau anggota blog sosial Kompasiana. Para penulis tersebut mengutarakan pendapat mereka terhadap sosok Jokowi, mulai dari gaya kepemimpinan, kewibawaan, bahkan sampai gebrakan yang dilakukan Jokowi di Jakarta dan Solo ketika dia masih menjabat sebagai walikota. Laporan khas warga juga turut menghiasi halaman demi halaman buku antologi ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com