JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan, partainya menyerahkan proses hukum Hambalang ke KPK. Penahanan Andi Mallarangeng, mantan Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat, dipandang tak ada kaitannya dengan elektabilitas Partai Demokrat.
"Kalau sudah jatuh ke hukum, tinggal sistem yang dibangun KPK diperiksa itu wilayah hukum. Tidak ada urusan lagi dengan Partai Demokrat," ujar Max di Kompleks Parlemen, Kamis (17/10/2013).
Max juga menilai penahanan Andi sudah benar. Pasalnya, pihak keluarga Andi juga meminta agar proses hukum terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu dipercepat.
KPK menahan Andi Mallarangeng, Kamis (17/10/2013). Andi ditahan seusai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka selama hampir enam jam.
Andi ditahan setelah hampir satu tahun ditetapkan KPK sebagai tersangka. KPK mengumumkan penetapan tersangka Andi pada Desember 2012. Hingga hari ini, Andi sudah tiga kali diperiksa sebagai tersangka. Namun, pada dua pemeriksaan sebelumnya, KPK menilai belum perlu untuk menahan Andi.
Dalam kasus Hambalang, Andi diduga melakukan penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama sehingga mengakibatkan kerugian negara. Menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), nilai kerugian negara dalam proyek tersebut sekitar Rp 463,6 miliar.
Selain Andi, KPK menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar serta mantan petinggi PT Adhi Karya, Teuku Bagus Muhammad Noor, sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Sementara itu, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima pemberian hadiah terkait proyek Hambalang dan proyek lainnya. Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
