Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Luthfi Hasan Kok Lebih Percaya Bunda Putri daripada SBY?

Kompas.com - 14/10/2013, 14:31 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mempertanyakan pernyataan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq terkait sosok Bunda Putri. Nurhayati mengaku heran mengapa Luthfi lebih memercayai Bunda Putri yang hinggi kini belum jelas identitasnya itu.

"Yang harus dipertanyakan itu LHI (Luthfi Hasan Ishaaq). Masak Presiden partai politik kok percaya sama seorang Bunda Putri yang mengaku dekat dengan SBY? Apalagi mengenai reshuffle kabinet," ujar Nurhayati di Jakarta, Senin (14/10/2013).

KOMPAS.com/Dian Maharani Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq bersaksi untuk terdakwa kasus dugaan suap pengaturan kuota impor daging sapi Ahmad Fathanah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (10/10/2013).

Padahal, kata Nurhayati, Luthfi Hasan seharusnya lebih percaya kepada SBY karena PKS sudah dua periode menjadi mitra koalisi pemerintahan. Nurhayati pun merasa wajar jika tidak ada seorang pun pengurus Partai Demokrat yang mengenal Bunda Putri.

"Kalau orang Partai Demokrat nggak ada yang kenal itu wajar. Bukankah yang mengaku kenal adalah LHI?" ucap Nurhayati.

Misteri Bunda Putri

Sosok Bunda Putri kali pertama muncul dalam persidangan kasus dugaan suap impor daging sapi dengan Ahmad Fathanah. Ridwan Hakim, anak Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengatakan bahwa Bunda Putri adalah mentor bisnisnya.

Mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq menuturkan, Bunda Putri dekat dengan SBY dan merupakan anak pendiri Partai Golkar. Bunda Putri, menurut Luthfi, juga memiliki informasi yang valid tentang reshuffle di kabinet bentukan SBY.

Atas pengakuan Luthfi ini, Presiden SBY pun berang. Presiden langsung menggelar jumpa pers begitu tiba di Bandara Halim Perdanakusuma beberapa waktu lalu. SBY menyatakan bahwa Luthfi telah berbohong.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com