Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesona Karier Para Ajudan Presiden

Kompas.com - 14/10/2013, 11:29 WIB
Edna C Pattisina

Penulis


KOMPAS.com — Ajudan adalah sosok yang selalu harus berada di samping presiden dalam hampir setiap kesempatan. Tidak heran, ada kedekatan emosional dan pribadi di antara keduanya. Kalau kemudian karier ajudan itu meroket bahkan sampai jenderal, hal ini sebenarnya manusiawi. Apalagi, ajudan adalah perwira-perwira terpilih.

Dalam sejarah Republik ini, karier ajudan yang paling meroket diraih oleh Jenderal (Purn) yang menjadi ajudan Presiden Soeharto tahun 1974 hingga menjadi Panglima ABRI (1988) dan Wakil Presiden (1993). Sosok lain adalah Jenderal (Purn) Wiranto yang menjadi ajudan Presiden Soeharto pada tahun 1989 hingga Panglima ABRI 1998.

Menjadi ajudan selama Orde Baru memang memiliki gengsi tersendiri. Tubagus Hasanuddin yang mantan ajudan BJ Habibie saat menjadi Wakil Presiden dan Presiden mengatakan, selama masa Orde Baru, jabatan ajudan adalah jabatan yang diperebutkan banyak orang karena eksklusif, banyak rezeki, dan akan menempati jabatan strategis di kemudian hari.

Era reformasi

Tren kemudian berubah setelah reformasi. Menurut Hasanuddin, pada era 1999-2004, setelah seseorang bertugas sebagai ajudan, sosok perwira itu kembali meniti karier dengan normal.

Beberapa orang, seperti Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo dan Marsekal (Purn) Imam Sufaat, masing-masing adalah ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Abdurrahman Wahid, pernah menduduki jabatan kepala staf di TNI AD dan TNI AU.

Namun, menurut Hasanuddin, banyak juga ajudan yang meniti karier formal dan kemudian pensiun dengan bintang satu atau dua di pundak.

Belakangan ini, pola bahwa perwira-perwira di sekitar kekuasaan harus terus berada di karier tinggi berulang pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Para ajudannya yang berpangkat kolonel pada masa pemerintahan 2004-2009 kini minimal berpangkat bintang dua dan menduduki jabatan strategis. Mereka adalah Letnan Jenderal M Munir yang saat ini menjadi Wakil KSAD, Asisten Operasi KSAU Marsekal Muda Bagus Puruhito, Asisten Operasi KSAL Laksamana Muda Didit Herdiawan, dan Inspektur Jenderal Putut Eko Bayuseno, Kapolda Metro Jaya.

Diprediksi, pangkat mereka akan menjadi bintang tiga dalam waktu dekat. Dari segi karier, ini adalah sebuah loncatan tinggi. Apalagi, kalau dihitung kasar jumlah kolonel di seluruh TNI ada sekitar 4.000 orang, sedangkan bintang tiga tidak sampai lima belas orang. Berarti, probabilitas seorang kolonel menjadi bintang tiga adalah 0,3 persen.

”Polanya berulang lagi, sama seperti zaman Soeharto,” kata Hasanuddin yang mengatakan hal yang sama terjadi pada jabatan sekretaris pribadi, sekretaris militer, atau jajaran pasukan pengamanan presiden.

Sekretaris Militer Presiden Yudhoyono yang saat ini melejit di antaranya Jenderal Budiman yang menjadi KSAD, serta Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional Marsda Hadiyan Suminta Atmadja.

Menurut Hasanuddin yang menyeleksi para ajudan Presiden Yudhoyono pada tahun 2004, prosesnya sangat ketat. Beberapa hal dipertimbangkan, mulai dari postur, tes psikologi, tes kecerdasan, dan wawancara untuk mengetahui karakter seperti loyalitas dan tidak bergosip. Dari segi karier militer, para kandidat juga harus punya prestasi dan kompetensi, yaitu minimal pernah memimpin pasukan setingkat brigade.

Sesuai dengan konstitusi, presiden adalah panglima tertinggi TNI. Dengan demikian, ketika karier dari orang-orang yang dikenal dan dipercaya presiden itu melejit, Hasanuddin menilainya sebagai kewajaran dan sesuatu yang manusiawi.

Sistem pembinaan karier

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com