Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: Sutarman, Terbaik di Antara Semua Calon

Kompas.com - 30/09/2013, 17:07 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo menilai Komisaris Jenderal Sutarman merupakan calon kapolri terbaik. Dari daftar calon kapolri yang disampaikan Kapolri kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kepala Bareskrim Polri itu berada di urutan teratas.

"Tentu yang terbaik di antara semua calon sehingga Presiden pilih Sutarman. Yang diajukan ada empat calon, Sutarman yang di atas," kata Kapolri di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/9/2013).

Kapolri menolak anggapan berbagai pihak yang meragukan komitmen Sutarman dalam pemberantasan korupsi. Keraguan itu muncul salah satunya ketika terjadi konflik antara Bareskrim Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebaliknya, Kapolri menganggap tidak ada konflik.

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Kepala Bareskrim Mabes Polri Komjen Sutarman menyampaikan keterangan seputar kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM di Mabes Polri, Jumat (3/8/2012).


"Saya kira tidak ada berseberangan. Kita dengan KPK sinergis," kata Kapolri.

Kapolri menambahkan, jika disetujui DPR, tugas utama Sutarman terdekat ialah pengamanan rangkaian Pemilu 2014 . Selain itu, tugas lainnya ialah pemberantasan terorisme, penanganan korupsi, dan melanjutkan reformasi bikorasi di polisi.

Seperti diberitakan, selain dari Kapolri, Presiden juga menerima usulan calon kapolri dari Komisi Kepolisian Nasional. Semua usulan tersebut adalah pejabat yang kini berpangkat bintang tiga.

Komisi III DPR akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan Sutarman sebagai calon kapolri. Presiden ingin mempercepat pergantian Kapolri dengan alasan persiapan pengamanan Pemilu 2014. Sedianya, Timur baru akan pensiun Januari 2014.

Namun, berbagai pihak mengkritik usulan Presiden itu. Selain terkait sikap Sutarman yang pasang badan ketika konflik dengan KPK, penanganan beberapa kasus mandek di Bareskrim. Contohnya, kasus dugaan korupsi alat kesehatan, dugaan korupsi pElat nomor kendaraan bermotor, dan kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com