Libatkan Lemsaneg, KPU Dicurigai Tahu Kecurangan Pemilu 2009

"Jangan-jangan pada Pemilu 2004 dan 2009 lalu, khususnya 2009, ada pengalaman data bocor dan dimainkan pihak tertentu yang tidak terungkap di publik. Saya curiga, KPU tahu hal (kecurangan) itu, dan tidak mau terulang lagi pada Pemilu 2014. Makanya, mereka melibatkan Lemsaneg," ujar Jeirry, saat dihubungi, Senin (30/9/2013).

Menurut Jeirry, sejumlah kecurigaan mengemuka pada penyelenggaraan dan hasil pemungutan suara pada Pemilu 2009. Ia menilai, KPU mengetahui kecurangan dalam hasil pemilu tersebut dan ingin mencegahnya terjadi pada Pemilu 2014 mendatang. Kecurangan itulah, kata dia, yang harus diungkapkan kepada publik.

Jeirry menegaskan, KPU harus secara transparan mengungkapkan data apa sebenarnya yang perlu diamankan Lemsaneg. Selain itu, KPU harus menyampaikan kepada publik mengenai potensi kebocoran apa yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pemilu dan mampu dicegah Lemsaneg.

"Perlu diungkap secara transparan, bagian mana data yang akan diamankan. Kalau Lemsaneg bilang ada kebocoran, bagian mana data yang dibocorkan, pihak mana yang membocorkan? Saya tidak tahu apakah ini kecurigaan atau berdasar pengalaman Lemsaneg. Kalau kita lihat sejarahnya dan analisis kepentingan Lemsaneg, saya lihat tidak ada kepentingan Lemsaneg dalam pemilu," papar Jeirry.

Menurutnya, kalau kepentingan KPU adalah mengamankan data pemilu, seharusnya yang diajak kerja sama adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Sebab, lanjutnya, lembaga tersebut lebih independen dan lembaga yang diberi wewenang terkait teknologi.

Minta bantuan Lemsaneg

KPU meminta bantuan Lemsaneg untuk menjaga penyampaian hasil pemungutan suara Pemilu 2014. Selain dengan pengamanan sistem informasi dan teknologi milik KPU, Lemsaneg juga menerjunkan anggotanya di beberapa daerah.

"Jadi, nanti semua perolehan hasil pemungutan suara dari TPS (tempat pemungutan suara) itu kami kirim melalui jalur yang paling aman. Tidak akan disadap, diretas, dimanipulasi, dan diubah-ubah," ujar Kepala Lemsaneg Mayjen TNI Djoko Setiadi seusai penandatanganan nota kesepahaman dengan KPU, Selasa (24/9/2013) di Gedung KPU, Jakarta.

Ia menyatakan, hasil perolehan suara merupakan hal terpenting dalam proses pemungutan suara. Penjagaan oleh pihaknya, ujar Djoko, untuk menjamin rekapitulasi perolehan suara di setiap tingkatan sama.

"Jadi, hasil perolehan di titik TPS harus sama dengan yang sampai di pusat. Itu yang kami jaga," lanjutnya.

Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia Said Salahudin mengatakan, nota kesepahaman antara KPU dan Lemsaneg menguntungkan Partai Demokrat. Pasalnya, Lemasaneg bertanggung jawab langsung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina Demokrat. KPU membantah tudingan tersebut.

Komisioner Hadar Nafis Gumay menyatakan, masyarakat tetap dapat mengakses data tersebut dan memastikan hasilnya tidak berubah.

“Lemsaneg hanya memastikan pihak luar tidak bisa mengacak-acak data, bukan malah membuat data tidak bisa diakses masyarakat. Data pemilu tetap akan dibuka ke semua pihak. Sebab, ini data publik,” ujar Hadar, Jumat (27/9/2013).