Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon Dirjen Pemasyarakatan Kritik Kinerja Denny Indrayana

Kompas.com - 27/09/2013, 11:21 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Calon Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Gunarso menjalani tes wawancara oleh panitia seleksi (pansel) di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jumat (27/9/2013). Pada kesempatan itu, Gunarso mengkritik kinerja Wakil Menhuk dan HAM Denny Indrayana. Hal ini bermula ketika anggota Pansel Dirjen Pas Abdullah Hehamahuwa menanyakan kebijakan Denny kepada Gunarso.

"Menurut Anda, apa kebijakan Pak Denny yang salah selama jadi Wamen?" tanya Abdullah.

Gunarso yang merupakan Inspektur Wilayah I Kemenhuk dan HAM itu tampak bingung menjawab pertanyaan Abdullah. Denny yang merupakan ketua pansel juga berada di depannya bersama jajaran pansel lainnya. Tak berapa lama, dia mengungkapkan pendapatnya tentang kinerja Denny.

"Mohon maaf, kalau menurut saya apa yang dilakukan Pak Wamen semua benar. Cuma ada sesuatu yang kurang terkait dengan strategi," jawab Gunarso.

KOMPAS.COM/Sandro Gatra Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana
Menurutnya, hal yang kurang tepat dilakukan Denny ketika mendatangi lapas di Pekanbaru. Saat itu, Denny berusaha menangkap narapidana kasus narkoba. Namun, tidak diizinkan masuk karena sudah larut malam. Menurut Gunarso, tindakan pegawai yang melarang Denny masuk sudah tepat.

"Karena itu waktunya malam. Sebetulnya tidak bisa masuk begitu saja karena ada prosedur dan berjalan tiap tahun. Pegawai itu memang menjalankan prosedur, dan mengambil narapidana ada dasar hukumnya," katanya.

Abdullah pun kembali bertanya, "Itu Wamen sedang kunker atau sidak?"

Menurut Gunarso, menangkap narapidana atau warga binaan dalam lapas adalah bagian dari operasional. "Itu bukan kunker bukan sidak, itu operasional mau ngambil warga binaan," jawab Gunarso.

Dalam menjawab pertanyaan ini, Gunarso beberapa kali mengucap kata maaf terlebih dahulu. Denny pun hanya tersenyum dan mengangguk mendengar jawaban Gunarso.

Dalam wawancara itu, Gunarso juga menyatakan kesiapannya untuk menjabat Dirjen Pas. Meniti karier di Kementerian Hukum dan HAM, Gunarso adalah Lulusan Akademi Ilmu Pemasyarakatan pada 1980 yang laihir pada 1958.

Saat ini, dia adalah Inspektur Wilayah I Kementerian Hukum dan HAM. Sebelum menempati jabatan ini, dia menapaki beragam penugasan, mulai dari Kasubsi Keamanan Lapas Bekasi, Kepala Pengamanan Lapas Bekasi, Karutan Klungkung, Kalapas Kalianda dan Pati, Kabid Pas di Sumbar dan Yogyakarta, hingga Kadivpas di Papua, Maluku Utara, dan Kalimantan Timur.

Gunarso menambah catatan pendidikannya dengan mengambil jurusan Administrasi Negara STIA LAN. Selain itu, berbagai diklat teknis dia ikuti, mulai Diklat Teknis Manajerial Tingkat Madya, Diklat Teknis Manajemen Konflik, sampai Diklat PIM II. Gunarso pernah dianugerahi Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun dan 30 Tahun.

Dalam makalah yang dia ajukan dalam seleksi ini, Gunarso mengusulkan beragam langkah terutama untuk mengatasi ketimpangan kapasitas untuk warga binaan. Dia mengusulkan optimalisasi instrumen yang mengarahkan para narapidana bisa lebih cepat bebas, redistribusi warga binaan, peningkatan kapasitas lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan, dan pengarahan para pengguna narkoba ke panti rehabilitasi alih-alih dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan.

Dalam LHKPN 2012, Gunarso tercatat memiliki total kekayaan Rp 783,955 juta dengan harta tak bergerak senilai Rp 501,15 juta, harta bergerak senilai Rp 212 juta, dan uang tunai atau harta setara kas senilai Rp 70,805 juta. Gunarso bersaing dengan 9 kandidat Dirjen Pas lainnya.

Dari seluruh tahapan seleksi, akan dicari tiga kandidat yang akan diusulkan kepada Presiden untuk kemudian salah satunya diangkat menjadi Dirjen Pemasyarakatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com