Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Bagi Amien Rais, Politik Hanya soal Kekuasaan"

Kompas.com - 26/09/2013, 10:07 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais dianggap telah berpolitik tanpa memiliki pemahaman tentang sistem politik yang ada. Amien disebut hanya melihat politik dari kacamata kekuasaan. Kritik itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, menanggapi pernyataan Amien Rais yang kesekian kalinya dianggap menyerang politisi PDI Perjuangan yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi.

“Istilahnya dia (Amien Rais) tanpa pemahaman tentang sistem politik. Kami pahami bagaimana logika berpikir dan disiplin bicara Pak Amien,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristyanto saat dihubungi Kamis (26/9/2013).

Hasto mencontohkan sikap Amien Rais pada awal masa reformasi pasca-hasil Pemilu 1999. Saat itu, Amien memelopori koalisi Poros Tengah yang akhirnya menjegal Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk maju sebagai Presiden meski PDI Perjuangan memenangi Pemilu 1999. Dari peristiwa itu, Hasto menilai, Amien tidak paham akan politik.

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto seusai sidang sengketa pilkada Jabar di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (1/4/2013).
“Baginya, politik hanya dilihat sebagai kekuasaan,” ujar Hasto.

Ia juga menilai ada ketidakkonsistenan ucapan Amien Rais. Amien pernah memuji sosok Jokowi dan bahkan menyebut Jokowi pantas menjadi calon wakil presiden bagi Hatta Rajasa. Namun, belakangan ia justru lebih banyak mengkritik Jokowi mulai dari pernyataannya soal kondisi Solo yang kumuh, meragukan nasionalisme Jokowi, hingga pernyataan yang menyamakan Jokowi dengan mantan Presiden Filipina Joseph Estrada yang dipilih hanya karena popularitas.

“Dia tidak konsisten dalam berpolitik. Berbagai kritik yang diberikan Amien Rais tidak akan mengubah kebijakan partai, dan tidak akan mengubah Jokowi,” kata Hasto.

Kritik Amien Rais

Sebelumnya, saat mengisi kuliah umum di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/9/2013), Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais menyamakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dengan mantan presiden Filipina Joseph Estrada. Kesamaannya, menurut Amien, mereka dipilih karena populer.

Menurutnya, Estrada terpilih sebagai presiden karena popularitasnya sebagai bintang film di Filipina. Namun, kata Amien, ia hanya bertahan beberapa bulan memimpin Filipina setelah digulingkan melalui kudeta dan digantikan oleh Gloria Macapagal Arroyo.

"Joseph Estrada setiap malam kerjanya hanya mabuk, dan dia dipilih hanya berdasarkan popularitasnya," ujar Amien.

Ia berharap, Indonesia tidak memilih Jokowi sebagai presiden pada Pemilihan Presiden 2014 hanya karena popularitasnya. "Jokowi memang tidak separah Joseph Estrada, tapi jangan memilih dia karena popularitasnya saja," kata Amien.

Amien mengungkapkan, saat dipimpin Jokowi, Solo merupakan salah satu kota termiskin di Jawa Tengah. Jokowi pernah menjadi Wali Kota Solo selama hampir dua periode, sebelum memutuskan bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta 2012.

"Daerahnya masih banyak yang kumuh, hanya Slamet Riyadi saja yang bagus. Tapi Jokowi malah dinobatkan sebagai wali kota nomor tiga terbaik di muka bumi, mungkin hanya karena popularitas," ujarnya.

Pernyataan "pedas" Amien Rais soal Jokowi bukan kali ini saja. Sebelumnya, ia mempertanyakan nasionalisme Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com