Media Publik Dilarang Siarkan Acara Parpol

”Kami masih mempertanyakan kebijakan TVRI menyiarkan acara Konvensi Partai Demokrat karena belum ada kejelasan mengenai keberadaan TVRI sebagai media pemilu. Karena itu, TVRI harus diberi sanksi, minimal teguran, supaya tak mengulanginya lagi,” kata Direktur Nalanda Institute Darus Salam, Kamis (19/9/2013), di Jakarta.

Nalanda Institute tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Netralitas Media bersama Manifest Institute, Komunitas untuk Transformasi Sosial (Katalis), Poros Pemuda Indonesia, dan Flobamora Institute.

Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Utama TVRI Farhat Syukri mengatakan, penyiaran acara Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat itu untuk menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR pada 10 September. Rapat menyatakan TVRI sebagai media pemilu (Kompas, 19/9/2013).

Menurut Darus Salam, ada ambiguitas mengenai keberadaan TVRI sebagai media pemilu. ”TVRI sebagai media pemilu harus memiliki aturan yang jelas mengenai acara partai politik yang disiarkan. Jika tidak, itu hanya dalih untuk pembenaran,” ujarnya.

Direktur Flobamora Institute Abdul Munir Sara menambahkan, TVRI sebagai media publik tidak boleh tersegmentasi pada parpol tertentu. ”Media publik harus independen, netral, dan tidak mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Karena itu, kami berharap KPI memberikan sanksi kepada TVRI,” ujarnya.

Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk mengatakan, penyiaran acara Konvensi Partai Demokrat menjadi preseden buruk bagi TVRI sebagai lembaga penyiaran publik. ”TVRI seharusnya tetap independen dan tidak diintervensi oleh partai yang berkuasa. Karena itu, TVRI perlu diberi sanksi,” ujarnya.

Menurut anggota tim Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Effendi Gazali, TVRI sebagai media publik seharusnya tidak boleh menyiarkan acara-acara parpol, kecuali acara-acara kenegaraan. (K08)