Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kriteria "Tandem Politik" Idaman Mahfud MD

Kompas.com - 20/09/2013, 06:51 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD telah memantapkan niat maju sebagai calon presiden pada 2014. Komunikasi politik dia klaim telah dilakukan. Sosialisasi pun tak kalah gencar dia gelar dengan turun langsung ke beragam daerah.

Dalam banyak kesempatan, Mahfud selalu menyampaikan hasratnya maju sebagai capres dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Tak terkecuali saat bertandang ke redaksi Kompas.com, Kamis (19/9/2013).

Namun, sampai saat ini PKB belum memutuskan siapa tokoh yang akan diusung sebagai capres. Sebaliknya, Mahfud pun terus membuka diri menganalisa melihat semua peluang yang ada.

Sebagai bagian dari analisanya, Mahfud menyebutkan sejumlah kriteria yang dia harapkan dimiliki tandem politiknya kelak. "Entah saya yang didampingi, atau saya yang mendampingi, sebagai wakil presiden," ujar dia.

Bagi Mahfud, tak menjadi masalah pasangannya nanti berasal dari partai mana pun. "Asalkan cocok dengan saya," kata dia. Lalu, tokoh tersebut juga harus tak pernah tersandung masalah hukum, punya visi-misi yang jelas, dan kemauan yang sama untuk menjadikan hukum sebagai panglima ketika terpilih menjadi pemimpin Indonesia.

Mahfud mengaku ingin menjadi pemimpin yang tak tersandera oleh kepentingan pihak atau kelompok tertentu. "Sekarang belum ada yang istimewa, semua masih diolah. Kalau cocok, nanti jalan, saya jalan dengan dia, atau dia jalan dengan saya," kata Mahfud.

Saat ini Mahfud terus memetakan peluang dan akan mengerucutkan pilihan sebelum akhirnya memilih satu kendaraan politik untuk memuluskan niatnya memenangi Pemilu Presiden 2014. Ia memilih realistis dengan membuka pintu dan komunikasi pada semua partai politik.

Menurut Mahfud, keputusan politik akan semakin jelas dan mengerucut setelah bergulirnya pemilihan legislatif pada April 2014. "Nanti mitranya kami bicarakan terus. Tapi semua berdasar fakta politik setelah Pileg, atau mungkin sudah dimulai pada Januari. Semua kemungkinan kami analisis," ujarnya.

Keinginan Mahfud berlaga di Pemilu Presiden 2014, kentara dari deklarasi yang sudah dilakukannya. Dia pun kemudian sempat ditawari menjadi peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, yang akhirnya dia tolak karena meragukan konvensi itu. Sampai sekarang, belum ada yang benar-benar meminangnya, sebagai kandidat utama maupun pendamping.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com