Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: SBY Setujui Pencopotan Saan-Pasek

Kompas.com - 18/09/2013, 19:33 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan mengaku meminta pandangan Ketua Umum DPP Susilo Bambang Yudhoyono sebelum melakukan rotasi kepengurusan di Fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Syarief, SBY mendukung.

"Beliau (SBY) setuju, sangat setuju," kata Syarief di Kantor Presiden, Rabu ( 18/9/2013 ).

Sebelumnya, DPP Demokrat mengumumkan rotasi Fraksi Demokrat di DPR. Dua orang yang dikenal loyal terhadap mantan Ketua Umum DPP Demokrat, Anas Urbaningrum, dicopot. Saan Mustopa dicopot sebagai Sekretaris Fraksi dan digantikan Teuku Riefky Harsya. Adapun Gede Pasek Suardika dicopot sebagai Ketua Komisi III DPR dan digantikan Ruhut Sitompul.

Pencopotan itu dilakukan tak lama setelah deklarasi Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) bentukan Anas. Pasek masuk dalam kepengurusan PPI sebagai Sekjen. Adapun Saan hanya menghadiri deklarasi.

Syarief mengakui bahwa sikap keduanya terhadap PPI menjadi salah satu alasan pencopotan dari kepengurusan fraksi. Tak hanya itu, tanpa mau menjelaskan, menurut dia, ada banyak rekam jejak lain dari keduanya yang dianggap negatif.

Ketika ditanya bagaimana sikap partai terhadap anggota Dewan Pembina Ahmad Mubarok yang juga hadir dalam deklarasi PPI, Syarief mengatakan, khusus Mubarok diserahkan kepada SBY.

Jika ada pihak-pihak yang mengkritik rotasi tersebut, Syarief mengingatkan bahwa hal itu urusan internal partai. Ini bagian dari masalah internal partai, kata dia.

Pandangan berbeda disampaikan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat EE Mangindaan dan Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsuddin. Keduanya berpendapat tidak ada masalah jika ada kader Demokrat yang bergabung dengan PPI.

Alasannya, PPI hanya sebuah ormas. Setiap orang bebas berorganisasi asal tidak melanggar kode etik dan tidak bergabung dengan parpol lain. Amir mengaku tak tahu soal rotasi di fraksi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com