Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Minta DPT Luar Negeri Dicek Lagi

Kompas.com - 16/09/2013, 18:45 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan menyerahkannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, KPU meminta PPLN kembali mengecek data tersebut mengingat banyak masukan dari banyak pihak.

“Pada prinsipnya kemarin sudah ditetapkan, hanya kemudian ada input dari civil society dan Migrant Care. Kami harus melihat ulang. Kami memerintahkan kelompok kerja PPLN untuk melihat kembali DPT di luar negeri,” ujar Komisioner KPU Sigit Pamungkas di Gedung KPU, Senin (16/9/2013).

Namun, Sigit tidak menyampaikan total DPT yang telah ditetapkan tersebut. Dalam rilis Migrant Care, jumlah pemilih pada Daftar Pemilih Sementera Luar Negeri (DPSLN) menurun menjadi 1.291.084 jiwa.

Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menyatakan, angka itu menurun 20 persen dibanding Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) 2009 yang mencapai 1.509.892 jiwa. “Data itu belum representatif dari perkiraan jumlah buruh migran di luar negeri 6,5 juta jiwa,” kata Anis melalui rilisnya.

Ia mengungkapkan keganjilan dalam penetapan DPS. Hal tersebut, di antaranya, banyak DPS yang tidak dilengkapi nomor paspor. Padahal, kata dia, basis pencataan pemilih luar negeri adalah nomor paspor.

Ia menyebutkan, DPS di Singapura, ada sedikitnya 85 ribu jiwa pemilih yang terdaftar tanpa nomor paspor, sedangkan di Irak ada 62 jiwa dari 206 jiwa pemilih yang terdaftar. Di Bahrain, lanjutnya, ada 1.222 jiwa dari 4.222 jiwa pemilih dicatat tanpa nomor paspor.

Kasus yang hampir sama juga terjadi pada pencatatan pemilih di Johor Baru. Sebanyak 323.157 jiwa pemilih dicatat dengan nomor paspor yang tidak lengkap.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com