Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/09/2013, 21:04 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menilai bahwa pernyataan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, tak patut dipercaya. Hal ini diungkapkan Ruhut dalam menanggapi pernyataan Anas yang mengatakan bahwa pemenang konvensi Partai Demokrat akan sulit memenangkan Pemilu Presiden 2014.

"Anas kok masih didengarkan? dia itu tinggal menghitung hari," kata Ruhut di tengah-tengah acara 100 Hari Wafatnya Taufiq Kiemas, Minggu (15/9/2013) di Jakarta.

Ruhut menyindir Anas yang menurutnya tinggal menghitung hari menunggu penahanan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

"Sekarang mana ada tersangka di KPK tidak dipenjara?" ujar Ruhut lagi.

TRIBUNNEWS/HERUDIN Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum menyampaikan pidatonya saat acara peluncuran organisasi masyarakat (ormas) Rumah Pergerakan Indonesia, di kediamannya di Jakarta Timur, Minggu (15/9/2013). Anas bersama loyalisnya mendeklarasikan Ormas ini yang mengusung gerakan anti diskriminasi dalam bidang hukum, politik dan ekonomi.

Oleh karena itulah, Ruhut enggan menanggapi terlalu jauh pernyataan Anas tersebut. Ruhut juga menilai bahwa konvensi ini sekaligus menepis anggapan miring terhadap Partai Demokrat. Elektabilitas yang semula anjlok perlahan mulai merangkak naik. Ruhut bahkan berani menyebut bahwa Demokrat di akhir tahun ini bisa meraih elektabilitas sebesar 15 persen.

"Kalau sudah 15 persen, pemilu legislatif nanti kami bisa targetkan 20 persen," ujarnya.

Sebelumnya, Anas menyatakan bahwa siapa pun pemenang konvensi tersebut akan sulit memenangkan Pemilu Presiden 2014. Mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam itu juga berkomentar seputar peluang Gubernur DKI Jakarta Jokow Widodo (Jokowi) untuk memenangkan Pemilu Presiden 2014.

Menurut hasil sejumlah survei, tutur Anas, nama Jokowi memang terdepan dalam bursa capres 2014. Namun, kata Anas, peluang Jokowi tersebut masih bisa berubah tergantung dinamika perpolitikan di Tanah Air.

"Kan pilpresnya masih 10 bulan lagi, tentu kemungkinan dinamika dan fluktuasi itu muncul," ujarnya seusai meluncurkan organisasi masyarakat yang digagasnya, bernama Pergerakan Indonesia, di kediamannya di Duren Sawit, Jakarta, siang tadi.

Hari ini, sebelas peserta konvensi akan memperkenalkan diri ke hadapan publik di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Dalam acara tersebut, setiap peserta akan berorasi menyampaikan visi dan misinya di hadapan media dan tamu undangan.

Acara tersebut rencananya akan dihadiri oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, kader-kader Partai Demokrat, hingga ketua umum partai-partai sahabat. Setelah perkenalan, setiap peserta akan menyosialisasikan diri ke hadapan publik dari September hingga Desember 2013.

Ke-11 peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat adalah:
1) Ali Masykur Musa (anggota Badan Pemeriksa Keuangan);
2) Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina);
3) Dahlan Iskan (Menteri BUMN);
4) Dino Patti Djalal (Duta Besar RI untuk Amerika Serikat);
5) Endriartono Sutarto (mantan Panglima TNI);
6) Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan);
7) Irman Gusman (Ketua Dewan Perwakilan Daerah);
8) Hayono Isman (anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat);
9) Marzuki Alie (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat);
10) Pramono Edhie Wibowo (mantan Kepala Staf Angkatan Darat);
11) Sinyo Harry Sarundajang (Gubernur Sulawesi Utara).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com