Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden, Ekonomi Sedang Sulit Mengapa Menteri Malah Ikut Konvensi Demokrat?

Kompas.com - 13/09/2013, 08:52 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Di tengah ekonomi Indonesia yang sedang tertekan, beberapa nama menteri terkait perekonomian dalam Kabinet Indonesia Bersatu II justru ikut Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Presiden diminta bersikap tegas.

"Di tengah situasi ekonomi yang tak menentu ini, Presiden harus berani beri opsi kepada para menteri peserta konvensi, untuk memilih fokus pada jabatan menteri atau mundur (dari menteri) untuk mengikuti konvensi," ucap Ketua DPP Partai Amanat Nasional Bara Hasibuan, dalam siaran pers, Jumat (13/9/2013).

Bara berpendapat, ikut sertanya beberapa menteri terkait perekonomian dalam konvensi dapat dilihat sebagai sinyalemen ketidaktegasan Presiden. Di tengah situasi ekonomi tertekan dan belum ada tanda-tanda akan berakhir, ujar dia, Presiden seharusnya memastikan tim ekonomi di kabinetnya fokus pada pekerjaan. "Harus ditegaskan komitmen semua menteri untuk menempatkan kepentingan nasional di atas ambisi politik atau tujuan politik," kata dia.

Konvensi Capres Partai Demokrat, yang akan segera dimulai, memasukkan dua nama menteri sebagai peserta. Mereka adalah Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Menteri BUMN Dahlan Iskan.
Menteri, tegas Bara, adalah pembantu Presiden dalam implementasi program pemerintah. "Jadi kalau ada satu-dua menteri yang tidak bisa fokus bahkan lalai menjalankan pekerjaannya karena ikut dalam suatu konvensi, itu merupakan tanggung jawab Presiden sebagai atasannya," lanjut dia.

Setiap orang, aku Bara, memang punya hak konstitusional untuk mengikuti pencalonan politik. Namun, hak itu harus dijalankan dengan beretika. Menurut dia, menteri yang punya ambisi menjadi presiden sebaiknya melepas jabatan. "Ini karena semua menteri dituntut bekerja kompak di kabinet, apalagi dalam situasi ekonomi begini. Kalau sudah masing-masing sibuk mempromosikan diri, dikhawatirkan kinerja kabinet akan semakin merosot," pungkas Bara.

Konvensi Capres Partai Demokrat dijadwalkan berlangsung mulai 15 September 2013 hingga akhir Desember 2013. Dalam rentang waktu tersebut akan ada berbagai kegiatan, seperti pengenalan kandidat, wawancara media, dan survei elektabilitas para kandidat yang dilakukan oleh tiga lembaga survei.

Pada awal Januari sampai April 2014, konvensi akan memasuki babak lanjutan. Dalam periode tersebut akan dilakukan wawancara mendalam terhadap para kandidat, dengan melibatkan komite konvensi dan tokoh lain sebagai pewawancara.

Debat antarkandidat juga akan berlangsung pada periode lanjutan itu. Sesudahnya, survei akan kembali digelar untuk menentukan hasil akhir konvensi. Masyarakat diklaim akan punya peran besar dalam menentukan pemenang konvensi, dengan merujuk hasil survei. Semua peserta konvensi pun diwajibkan membuat rekening khusus terkait konvensi, dan dana "kampanye" mereka diklaim berasal dari sumber yang halal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Nasional
PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

Nasional
TB Hasanuddin Titipkan 'Anak' Bantu BSSN Buru 'Hacker' PDN

TB Hasanuddin Titipkan "Anak" Bantu BSSN Buru "Hacker" PDN

Nasional
Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Nasional
Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Nasional
Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Nasional
Data PDN Tidak 'Di-back Up', DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Data PDN Tidak "Di-back Up", DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Nasional
Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Nasional
Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Nasional
Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Nasional
Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Nasional
Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Nasional
Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Nasional
PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo 'Giveaway'

PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo "Giveaway"

Nasional
Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com