Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IPW: Kompolnas, Laporkan Data Rekening Gendut Polisi ke KPK

Kompas.com - 10/09/2013, 16:42 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) diminta melaporkan hasil temuannya atas tiga calon kapolri yang terindikasi memiliki rekening gedut ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika tidak, Kompolnas justru akan dianggap melakukan manuver politik untuk menyukseskan proses pemilihan salah satu calon kapolri.

"Kompolnas harus melaporkannya ke KPK, dan mendesak KPK segera mengusut dan membawa ketiganya ke Pengadilan Tipikor," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, melalui pesan singkat yang diterima wartawan, Selasa (10/9/2013).

Tak hanya itu, IPW juga mendesak Kompolnas membuka identitas ketiga pemilik rekening gendut itu. Hal ini untuk menghindari upaya pembunuhan karakter terhadap calon kapolri lain. Pasalnya, masyarakat menjadi curiga dan mulai menebak-nebak siapakah perwira tinggi Polri yang dimaksud.

"Jika memang Kompolnas ingin membuka kasus rekening gendut atau kasus korupsi lainnya di Polri, sebaiknya Kompolnas lakukan hal itu," katanya.

Sebelumnya, anggota Kompolnas Adrianus Meliala mengaku, pihaknya telah mengantongi tiga nama calon kapolri yang terindikasi memiliki rekening gendut. Hal ini disampaikannya saat hendak menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (LHKPN) miliknya ke KPK, Senin (9/9/2013).

"Ada tiga nama yang terindikasi (rekening gendut)," katanya di Gedung KPK Jakarta.

Adrianus mengatakan, informasi tersebut dihimpun berdasarkan laporan masyarakat. Hal ini sudah dilaporkan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto. Nantinya, laporan tersebut juga akan diteruskan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

"Kami mewakili publik saja, ada yang menyebutkan laporan si bapak ini ada rekening gendut. Hal itu kami masukkan ke dalam laporan ke Presiden. Bahwa dia mau bohong, terserah. Kami tidak menginterogasi, tidak juga mencari kesalahan. Kalau berbohong, dia pertanggungjawabkan kepada masyarakat," tambahnya.

Selain itu, Adrianus mengaku, Kompolnas sudah bertemu dengan ketiga calon kepala Polri tersebut. Namun menurutnya, pertemuan itu hanya bersifat diskusi, bukan interogasi. Dia juga menolak menyebutkan nama-nama ketiga calon itu.

"Kalau nama janganlah, secara fair kami sudah bertemu dengan yang bersangkutan dan mereka telah menjelaskan secara rinci kenapa dia punya uang tersebut. Kami fair saja ke Presiden," tambah Adrianus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

Nasional
Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Nasional
Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com