Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kandidat Polri Diduga Punya Rekening Gendut, Ini Jawaban Polri...

Kompas.com - 10/09/2013, 05:36 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tiga bakal calon pengganti Kepala Kepolisian Republik Indonesia, menurut Komisi Kepolisian Nasional, terindikasi memiliki rekening gendut. Menyikapi dugaan itu, Polri berjanji akan melakukan pendalaman informasi. Namun, Polri berharap Kompolnas menyerahkan data nama-nama yang diduga memiliki rekening melampaui pendapatan itu.

"Ya kan tergantung Kompolnas ngasih atau tidak, kan gitu? Kan kami belum jelas, informasinya itu belum jelas," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny Franky Sompie, saat ditemui di Mabes Polri, Senin (9/9/2013). Dia mengatakan, wajar jika Kompolnas mengawasi kinerja Polri, termasuk soal rencana pergantian Kapolri.

Meski demikian, Ronny berpendapat, ada baiknya bila setiap temuan Kompolnas juga diinformasikan ke Polri agar dapat ditelusuri kebenarannya. "Kalaupun kami melakukan tindakan proaktif tentu harus ada data resmi, tidak bisa berdasarkan intelijen saja, ya kan?" ujar dia.

Ronny juga berpendapat, soal kepemilikan rekening gendut seharusnya sudah ada instansi yang mengusutnya, kemudian memberikan masukan apakah kandidat tersebut "bersih" atau tidak. "PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang berkompeten (dan) punya mekanismenya," kata dia.

Sebelumnya, anggota Kompolnas Adrianus Meliala mengatakan, komisinya telah mengantongi tiga nama kandidat Kapolri yang terindikasi memiliki rekening gendut. Meliala menyebutkan informasi itu saat menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin.

"Ada tiga nama yang terindikasi (rekening gendut)," sebut Meliala. Dia mengatakan, informasi tersebut dihimpun dari masyarakat dan sudah dilaporkan kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, dan rencananya segera dilaporkan kepada Presiden.

"Kami mewakili publik saja. Ada yang menyebutkan, ada laporan si bapak ini ada rekening gendut, hal itu kami masukkan ke dalam laporan ke Presiden," kata Meliala. Selain itu, lanjut dia, Kompolnas juga sudah bertemu dengan tiga nama yang terindikasi mempunyai rekening dengan nominal besar itu.

Namun, menurut Meliala, pertemuan itu hanya bersifat diskusi, bukan interogasi. "Bahwa dia mau bohong, terserah. Kami tidak menginterogasi, tidak juga mencari kesalahan. Kalau berbohong, dia pertanggungjawabkan kepada masyarakat," papar dia, sembari kukuh menolak menyebutkan nama-nama petinggi Polri itu.

"Kalau nama janganlah, secara fair kami sudah bertemu dengan yang bersangkutan dan mereka telah menjelaskan secara rinci kenapa dia punya uang tersebut. Kami fair saja ke Presiden," tambah Adrianus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com