Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: PR Mega, Menyatukan 2 Kubu di Internal PDI-P

Kompas.com - 08/09/2013, 15:57 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Pengamat politik, Boni Hargens menilai bahwa internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terbagi dalam dua kubu soal wacana pencapresan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dalam Pemilu Presiden 2014. Ada kubu yang setuju, ada pula yang menolak.

"Ada sebagian elite di DPP (Dewan Pimpinan Pusat PDI-P) yang tidak menghendaki Jokowi menjadi calon presiden," kata Boni di Jakarta, Minggu (8/9/2013).

Menurut Boni, mereka yang menolak pencapresan Jokowi adalah kelompok Soekarnois yang menginginkan trah Soekarno sebagai calon presiden dari PDI-P. Kendati tidak menyebutkan siapa saja elite politik yang termasuk dalam kelompok Soekarnois tersebut, Boni menyebutkan mereka adalah kader-kader PDI-P yang ideologis. Ia menambahkan perbedaan dua kubu internal tersebut sebenarnya bermula pada tataran elite, bukan massa di tingkat bawah.

"Itu yang ditransfer ke bawah. Itu kemudian dikapitalisir," katanya.

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia tersebut juga mengungkapkan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarno Putri sebenarnya sudah legowo untuk tidak lagi mencalonkan diri sebagai presiden. Megawati, lanjutnya, lebih memikirkan kepentingan partai, terutama regenerasi kepemimpinan partai berlambang banteng tersebut.

Namun, saat ini, Mega memiliki tugas untuk mendamaikan kubu yang berseberangan tersebut.

"Megawati dengan segala kebesaran jiwanya sedang menanggung beban berat hari ini untuk mendamaikan kedua arus itu," jelasnya.

Untuk diketahui, dalam laporan lengkap usulan pandangan kelompok wilayah yang mewakili 33 DPD PDI Perjuangan, sebagian besar di antaranya mengusung nama Joko Widodo sebagai calon presiden. Hanya sebagian kecil yang mengusulkan nama Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani sebagai calon presiden.

Atas dasar itu, peluang Gubernur DKI Jakarta tersebut maju sebagai kandidat calon presiden semakin terbuka lebar. Rakernas PDI Perjuangan digelar 6-8 September 2013, di Ancol, Jakarta. Agenda utama Rakernas ini adalah konsolidasi menghadapi pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden tahun depan. Sebanyak 1.330 kader PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia hadir dalam Rakernas hari ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Dianggap Prabowo Sahabat

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Dianggap Prabowo Sahabat

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com