Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/09/2013, 11:31 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Panitia pengarah rapat kerja nasional (rakernas) PDI Perjuangan telah merumuskan sejumlah kriteria calon presiden yang akan digodok dalam forum rakernas pada 6-8 September 2013. Dari sejumlah kriteria yang ditetapkan, peluang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk maju sebagai capres pun terbuka lebar.

"Salah satu kriterianya juga dia harus dia punya pengalaman bagaimana mengelola masyarakat, bagaimana mengelola negara. Pernah jadi kepala daerah ataupun legislator," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidajat saat dihubungi, Kamis (5/9/2013).

Selain itu, lanjutnya, sosok pemimpin nasional yang dicari PDI Perjuangan nantinya juga merupakan representasi dari suara dan harapan masyarakat.

"Pada prinsipnya, kami punya stok kader yang cukup. Maka untuk capres, kami godok dari kader internal," ujarnya.

Hal lain yang menjadi kriteria capres PDI Perjuangan adalah figur tersebut harus paham betul tentang ideologi dan Pancasila sehingga kebijakannya berpihak pada rakyat.

"Pemimpin itu harus bisa menjaga multikulturalisme, keutuhan NKRI, dan bagaimana membuat Indonesia lebih berdaulat di bidang pangan dan ekonomi. Dibutuhkan pemimpin yang bisa pecahkan masalah ini dan memosisikan Indonesia di percaturan dunia," tutur Djarot.

PDI Perjuangan, lanjutnya, sudah menyiapkan sebuah buku Garis-garis Besar Haluan Partai yang berisi sejumlah program pemerintahan jangka pendek 5 tahun dan jangka panjang 30 tahun mendatang. PDI Perjuangan menargetkan menjadi partai penguasa baik di eksekutif maupun legislatif dalam Pemilu 2014 mendatang.

TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo

"Kami perlu pemimpin yang tepat untuk menjalankan ini semua. Karena pemimpin mendatang diwariskan hal yang tak menggembirakan," ungkap Djarot.

Lebih lanjut, Djarot tak menampik adanya pertimbangan latar belakang suku dan agama dalam menentukan kriteria capres PDI Perjuangan.

"Kalau untuk kepemimpinan nasional tidak bisa dibantah kan mesti Jawa dan Islam. Bukan diskriminatif, tapi yang berkembang di masyarakat kan begitu," imbuhnya.

Peluang Jokowi

Menjelang perhelatan rakernas, nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo paling santer dikabarkan sebagai calon kuat capres dari PDI Perjuangan. Jokowi selama ini telah merajai sejumlah hasil survei mengalahkan kandidat capres lainnya, seperti Prabowo Subianto, Aburizal "Ical" Bakrie, Wiranto, dan bahkan Megawati Soekarnoputri.

Kriteria yang ditetapkan PDI Perjuangan pun bisa memuluskan langkah Jokowi.

"Semuanya terbuka, lagi pula Pak Jokowi adalah salah satu kader kami. Kami akan mencari sosok terbaik," imbuhnya.

Djarot mengakui partainya hingga kini terus mengamat elektabilitas Jokowi dalam sejumlah survei. Namun, hal tersebut bukan satu-satunya tolok ukur PDI Perjuangan untuk menetapkan capres.

"Akhirnya tetap Ketum yang menentukan dengan mendengar aspirasi dari pengurus-pengurus daerah," katanya.

Terkait momentum penetapan capres, Djarot mengakui hal ini juga akan dibahas dalam forum rakernas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com