Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengapa Jokowi Capres yang Paling Diinginkan?

Kompas.com - 30/08/2013, 09:38 WIB

KOMPAS.com
- Eman Sulaeman Nasim, pengajar FISIP Universitas Indonesia dan Direktur IndonesiaChannel, berbagi pendapat seputar melesatnya popularitas Jokowi.

Mencuatnya nama Joko Widodo atau Jokowi, yang baru sekitar satu tahun menjadi gubernur ibu kota negara Republik Indonesia, Jakarta, adalah sebuah bukti, masyarakat saat ini membutuhkan figur pemimpin yang benar-benar mau bekerja, dan melayani rakyat serta bangsa dan negara. Bukan pemimpin yang hanya pandai bicara di depan televisi, mengaku paling peduli rakyat, mengaku pahlawan dan penyelamat bangsa, tetapi kenyataannya no action talk only.

Bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang mau bekerja melayani rakyat, bukan minta dilayani. Saat ini bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang mau mendengar apa keluh kesah dan problema rakyatnya setelah itu bekerja keras menyelesaikan problema rakyatnya.

Saat ini bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang tegas, tetapi manusiawi. Sebelum menegakkan peraturan, rakyat diberikan pengertian dan penyadaran. Jika bisa memperbaiki diri, diberi kesempatan. Pemerintah membantu memberikan solusi dari persoalan tersebut.

Apa yang dilakukan Jokowi selama satu tahun ini sudah hampir sesuai dengan harapan rakyat akan sosok pemimpin yang dirindukan. Jokowi melakukan kegiatan komunikasi yang sangat baik. Ia berusaha mendapatkan informasi langsung dari sumbernya, mengecek kondisi lapangan dan kondisi rakyat yang dipimpinnya tanpa rekayasa. Mendengarkan dan menyimak keluh kesah beserta problema mereka. Satu per satu permasalahan diurai, diselesaikan. Program prorakyat dilanjutkan. Jika ada kelompok masyarakat yang menghalangi programnya dan mengganggu masyarakat lainnya, Jokowi menjelaskan program kerjanya sehingga rakyat tahu tujuannya. Rencana anggaran dibuat transparan.

Pada dasarnya, rakyat akan mendukung program kerja untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan keluarga ataupun kerabat penguasa.

Apa yang dilakukan oleh Jokowi dirasakan manfaatnya untuk rakyat. Seperti penertiban Waduk Pluit, penertiban Pasar Tanah Abang, pembangunan Kampung Deret, pembangunan rumah susun, dan beberapa program lainnya.

Hal lainnya, masyarakat senang melihat dan menyaksikan pemimpin yang tidak berambisi. Masyarakat suka kepada pemimpin yang loyal serta setia. Meski berbagai survei politik menunjukkan Jokowi paling didukung rakyat Indonesia menjadi presiden, toh Jokowi berbeda dengan yang lainnya. Jokowi tidak menunjukkan ambisinya ingin menjadi presiden. Dia justru mempersilakan masyarakat bertanya kepada ketua umum partai politiknya, Ibu Megawati. Sikap Jokowi seperti ini semakin menambah rasa simpati.

Hal lainnya yang disukai masyarakat, Jokowi pandai mengolah EQ (emotional quotient). Jokowi pandai mengendalikan emosi dan memberikan jawaban menyejukkan. Seorang pemimpin juga tidak baik terlalu memperlihatkan sikap mellow. Berpura-pura menangis melihat penderitaan rakyat.

Hal yang tidak kalah pentingnya, sikap Jokowi menghormati profesi wartawan menjadikan sepak terjang Jokowi terus diekspos wartawan. Apa yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta diketahui oleh hampir seluruh rakyat Indonesia. Gaungnya bergema hingga ke mancanegara. Ini semua membuat rakyat Indonesia menjadi semakin simpati kepada Jokowi.

Itulah sebagian alasan mengapa sekarang hampir sebagian besar rakyat Indonesia berharap Jokowi kelak bisa memimpin negeri ini.


Eman Sulaeman Nasim, Pengajar FISIP UI, Direktur IndonesiaChannel, Tinggal di DKI Jakarta

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com