Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: IPDN Sudah Berubah

Kompas.com - 28/08/2013, 15:46 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


SUMEDANG, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai, pola pendidikan yang diterapkan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) telah mengalami perubahan. Kampus itu dinilai telah menghentikan cara-cara pengasuhan dengan kekerasan.

"Perubahan nomenklatur kelembagaan, membawa implikasi terhadap perubahan sistem pendidikan di kampus IPDN. Saya memberikan apresiasi atas kemajuan yang telah dicapai oleh lembaga pendidikan kepamongprajaan ini. Kita telah menghentikan cara-cara pengasuhan yang merusak," ujar Presiden, dalam sambutannya saat upacara pelantikan Pamong Praja Muda Angkatan XX, Rabu (28/8/2013), di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

Ia mengatakan, pemerintah telah melakukan penyempurnaan pendidikan di IPDN sejak 2009 lalu. Penyempurnaan itu, katanya, dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam IPDN. Menurutnya, berbagai upaya perbaikan dilakukan sejak saat itu.

"Lulusan IPDN tahun ini, merupakan hasil dari upaya perbaikan dan penyempurnaan secara menyeluruh terhadap sistem pendidikan di IPDN," ungkap SBY.

Ia mengatakan, secara khusus, pemerintah memberi perhatian atas pola pengasuhan di IPDN. Menurutnya, IPDN harus mengedepankan pola pendidikan yang sehat namun tetap mendidik kepada para praja.

"Pengasuhan dilakukan secara seimbang, sehingga baik kondisi fisik maupun mental praja senantiasa siap dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan kegiatan pelatihan, sebagai bagian dari sistem pendidikan di IPDN," katanya.

Sebelumnya, pada acara wisuda Praja IPDN Angkatan XX Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta seluruh sivitas akademi IPDN untuk menghentikan segala kekerasan yang terjadi selama ini di dalam institusi tersebut.

"Hentikan bentuk kekerasan apa pun di kampus ini. Mari kita bangun spirit sayang menyayangi sesama praja," kata Gamawan, Selasa (27/8/2013).

Menurut Gamawan, kekerasan bukanlah bagian dari sistem pendidikan yang diterapkan oleh IPDN. Selain itu, hal tersebut juga tidak sesuai dengan tujuan dari pembentukan praja IPDN yang diharapkan menjadi pengayom di tengah-tengah masyarakat.

"Perguruan ini adalah sekolah para pamong. Para praja dididik disini bukan untuk perang tapi kelak akan membimbing dan mengayomi masyarakat," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

Nasional
Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Nasional
Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Nasional
BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

Nasional
Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Nasional
Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Nasional
Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Nasional
Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Nasional
KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

Nasional
Jokowi: 'Feeling' Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

Jokowi: "Feeling" Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

Nasional
Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

Nasional
PKS Pertimbangkan Wali Kota Depok Maju Pilkada Jabar

PKS Pertimbangkan Wali Kota Depok Maju Pilkada Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com