Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disebut Berperan Besar Golkan Proyek Hambalang, Ini Tanggapan Anny Ratnawati

Kompas.com - 28/08/2013, 15:15 WIB
Didik Purwanto

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil audit investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebut-sebut menunjukkan peran besar Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati dalam menggolkan proyek Hambalang. Hal ini diungkapkan oleh seorang sumber kepada Kompas, Jumat (23/8/2013).

Lalu apa tanggapan Anny?

Anny menegaskan bahwa semua tugas dan kewenangannya sebagai Wakil Menteri Keuangan dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Dia menganggap apa yang sudah dilakukan itu sesuai dengan Undang-undang 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan Undang-undang mengengai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi peraturan yang terkait baik Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Presiden (PP) dan Peraturan Pemerintah (PP), semua dilakukan sesuai dengan proses dan prosedur sesuai governance yang berlaku," kata Anny saat ditemui di kantor Ditjen Pajak Jakarta, Rabu (28/8/2013).

Anny masih enggan menjelaskan lebih lanjut apakah dia mendapat tekanan dari kalangan istana termasuk soal menambah nilai dan volume proyek Hambalang, juga mengubah jangka waktu proyek yang semula tahun tunggal menjadi tahun jamak atau multiyears.

"Pokoknya jawaban saya tetap yang tadi, saya jawab sesuai yang tadi," tambahnya.

Disebut dalam hasil audit

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Proyek pembangunan kompleks olahraga terpadu Hambalang di Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/5/2012). Proyek senilai Rp 1,175 triliun tersebut menghadapi beberapa persoalan antara lain amblesnya tanah di area Power House III dan fondasi lapangan bulu tangkis seluas 1.000 meter persegi periode Desember 2011. Selain itu proyek ini kini tengah didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi perihal dugaan suap oleh anggota DPR.

Seperti diberitakan, hasil audit investigasi tahap II BPK terkait proyek Hambalang telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jumat lalu. Anny disebut-sebut berperan besar dalam mengegolkan dana dalam proyek tersebut, padahal status lahan proyek untuk pusat olahraga nasional itu masih bermasalah sehingga belum dilanjutkan.

"Peranan Ani Ratnawati sangat dominan dalam proyek senilai lebih dari Rp 2,5 triliun tersebut. Bukan hanya saat menjadi Wakil Menteri Keuangan saja, tetapi juga saat menjadi Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan," ujar sumber Kompas di BPK, Jumat pagi.

Menurut dia, selain menambah nilai dan volume proyek Hambalang, Anny berperan juga mengubah jangka waktu proyek yang semula tahun tunggal menjadi tahun jamak atau multiyears.

"Dengan perubahan itu, proyek Hambalang yang semula miliaran rupiah berubah menjadi triliunan rupiah. Proyek ini juga menjadi proyek dengan skala yang besar dari sebelumnya proyek kecil senilai ratusan miliar saja," kata guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) yang membimbing Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meraih gelar doktor pertanian di IPB.

Memperpanjang usia proyek yang semula satu tahun menjadi beberapa tahun juga dilakukan Wamen dengan merevisi peraturan Menteri Keuangan.

"Namun, proyeknya sudah dijalankan, dan peraturan Menkeu-nya baru diubah belakangan. Jadi, peraturannya mengikuti proyek yang sudah ada," jelas sumber itu.

Dari laporan audit BPK, yang didapat Kompas, Jumat tengah malam, nama Anny Ratnawati disingkat dengan inisial AR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com