Toleransi Beragama Belum Jadi Prioritas Pemerintahan SBY

Mahasiswa jurusan Politik Universitas Indonesia ini mengatakan, saat membacakan pidato kenegaraan di Gedung DPR/MPR Jumat silam (16/8/2013), Presiden lebih banyak membahas tentang isu-isu ekonomi, seperti soal pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, masalah kemiskinan, dan sebagainya. Sementara itu, persoalan yang tak kalah pentingnya, seperti konflik agama, hanya mendapat porsi kecil.

"Enggak ada political will dari pemerintah (untuk menyelesaikan kasus ini)," katanya.

Ia menduga SBY cenderung menghindar karena akan berhadapan dengan mayoritas masyarakat Indonesia.

"Ini kan isu sensitif. Jadi, enggak bagus buat SBY jika membuat kebijakan yang enggak sesuai dengan mayoritas. Apalagi, citranya sudah buruk di bidang-bidang lain, seperti korupsi misalnya," katanya.

Hal senada juga diungkapkan mahasiswa jurusan Politik lainnya, Bowo. Menurutnya, SBY tidak tegas dalam menyelesaikan persoalan toleransi beragama, padahal ia baru saja memperoleh penghargaan kebebasan beragama.

"Ngakunya membela kebebasan beragama, tapi enggak tegas membela minoritas," sindir Bowo.

Seperti diketahui, pada bulan Mei 2013, Presiden SBY menerima penghargaan World Statement Award dari salah satu organisasi yang berbasis di New York, Amerika Serikat. Dalam pidato penerimaan penghargaan tersebut, SBY mengatakan tidak akan menoleransi setiap tindakan kekerasan oleh kelompok yang mengatasnamakan agama.

Kendati demikian, belakangan ini, kasus konflik berbasis agama kembali mengemuka, seperti yang terjadi pada kelompok Syiah di Sampang, Madura. Para pengikut Islam Syiah dipaksa untuk "bertobat" kembali ke jalan yang benar. Sebagian pengungsi terpaksa menandatangani perjanjian "tobat" tersebut.

Kasus Sampang menambah deret panjang kasus berbasis agama sebelumnya yang terjadi selama pemerintahan SBY, termasuk insiden penyerangan jemaah Ahmadiyah di Cikeusik dan kasus penutupan GKI Yasmin di Bogor.

Razak, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, juga menilai pemerintah abai terhadap kekerasan berbasis agama. Razak mengharapkan, pemerintah menyadari perannya sebagai pelayan masyarakat.

"Pemerintah seharusnya menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik semata," katanya.

Sementara itu, dalam pidato kenegaraan di depan sidang paripurna DPR-DPD RI, Jumat (16/8/2013), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyadari masih banyaknya tantangan dalam kehidupan majemuk rakyat Indonesia. Namun demikian, Presiden menilai, secara umum, kehidupan bertoleransi di Indonesia sudah baik.

"Secara umum, hubungan antarkelompok dan golongan dalam masyarakat kita yang majemuk sesungguhnya masih terjaga. Walaupun begitu, saya sungguh prihatin dengan masih terjadinya sejumlah insiden intoleransi dan konflik komunal, yang di antaranya bahkan disertai dengan kekerasan. Sebenarnya, itu semua dapat dicegah apabila kita senantiasa mengedepankan dialog," tegasnya.