Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Komite Konvensi Demokrat Lirik Kepala Daerah

Kompas.com - 21/08/2013, 21:52 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah kepala daerah muncul menjadi kandidat calon Presiden Partai Demokrat. Namun, kehadiran kepala-kepala daerah itu diragukan lantaran tak pernah masuk dalam survei tokoh nasional. Apa tanggapan komite konvensi Partai Demokrat?

Anggota Komite Konvensi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengaku pemilihan kepala daerah menjadi peserta konvensi hanya untuk membuka peluang anak bangsa di daerah.

"Jadi diusahakan unsur nasional bisa masuk dalam peserta konvensi. Namun pada akhirnya kompetensi yang jadi pertimbangan," imbuh Didi di sela-sela rapat pleno panitia konvensi Partai Demokrat, Rabu (21/8/2013).

Didi mengatakan, penjaringan Partai Demokrat berlangsung terbuka. Siapa pun bisa menjadi calon peserta konvensi. Ia menambahkan calon peserta konvensi yang berlatar belakang kepala daerah dinilai memiliki konsep visi dan misi atas persoalan bangsa.

Saat ditanyakan apakah kepala-kepala daerah yang selama ini belum dikenal publik tingkat nasional bisa mendongkrak elektabilitas Partai Demokrat, Didi enggan berkomentar. Menurutnya, persoalan elektabilitas partai Demokrat didasarkan pada langkah terbaik yang dilakukan peserta konvensi.

"Jadi meyakinkan bangsa ini dengan prestasi dan program yang ditawarkan. Kami duduk di sini dengan keyakinan harus menang di 2014," kata Didi.

Diragukan

Sebelumnya, komite konvensi menerima 26 nama usulan Majelis Tinggi Partai Demokrat dan juga komite konvensi. Dari 26 nama itu diketahui ada beberapaa nama yang merupakan kepala daerah seperti Bupati Kabupaten Kutai Timur Isran Noor dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih. Selain dua nama itu, muncul pula nama Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua, jika nama-nama itu disaring dalam lembaga survei, maka orang akan menganggap komite bekerja tidak profesional dalam menjaring calon.

"Mungkin hanya untuk memenuhi kuota saja (keberadaan calon dari daerah) karena mereka bukan (berkapasitas) capres kan?" imbuh anggota Komisi I DPR ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com