Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko, Jenderal TNI yang Buat DPR Terkesan

Kompas.com - 21/08/2013, 20:12 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Suasana berbeda tampak dalam rapat komisi di DPR. Rapat yang biasanya selalu dihujani interupsi berubah menjadi hujan tepuk tangan dan pujian. Suasana tak biasa ini terjadi saat Komisi I DPR menggelar rapat uji kelayakan dan kepatutan terhadap Jenderal Moeldoko sebagai calon panglima TNI, Rabu (21/8/2013).

Rapat dimulai sekitar pukul 11.00, atau telat satu jam dari jadwal semula. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq memimpin jalannya rapat yang terbuka dan dihadiri sekitar 36 anggota Komisi I DPR.

Di awal rapat, Mahfudz membukanya dengan usulan mekanisme rapat tersebut. Ia mengusulkan, rapat digelar sampai pukul 17.00 dan setiap fraksi diberikan hak bertanya serta memperdalam materi pembahasan melalui juru bicara dengan waktu 7 menit. Semua langsung menyetujui dan rapat dimulai.

"Semua langsung setuju, ini langka, semoga pertanda baik," kata Mahfudz.

Setelah itu, tibalah saat Moeldoko menyampaikan visi, misi, dan gagasannya. Jika terpilih, ia menyatakan akan menganggap Komisi I DPR bukan sekadar mitra kerja, tetapi sebagai keluarga besar TNI.

Dalam paparannya, Moeldoko menyampaikan berbagai inovasi yang akan dilakukannya saat menjadi Panglima TNI. Moeldoko mengumbar janji akan menjaga netralitas TNI dalam politik dan menjamin tak ada dualitas. Ia juga bertekad meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan TNI, serta menjadikan kesatuan NKRI sebagai harga mati.

Tepuk tangan riuh dari anggota Komisi I DPR menambah ramai jalannya rapat. Sekitar pukul 13.00, pimpinan rapat memutuskan untuk menskors jalannya rapat sekitar 45 menit untuk rehat makan siang dan shalat dzuhur.

Saat memasuki sesi kedua, suasana rapat berjalan lebih seru. Sejumlah anggota Komisi I melontarkan pertanyaan yang sifatnya di luar teknis. Bahkan, anggota Komisi I asal Fraksi Golkar, Tantowi Yahya, menyampaikan pernyataan yang cukup menggelitik. Moeldoko dianggapnya tak layak menjadi Panglima TNI karena lebih pantas menjadi calon presiden melalui bursa konvensi Partai Demokrat.

Tak hanya itu, Tantowi juga meminta Moeldoko menceritakan pengalaman terbesarnya selama menjadi anggota TNI. Moeldoko bercerita ketika dirinya menangani kerusuhan Ahmadiyah di Cikeusik, Banten. Hal itu, katanya, merupakan pengalaman terbesarnya.

Selanjutnya, porsi bicara Moeldoko menjadi lebih banyak. Semua pertanyaan dari anggota Komisi I ia jawab dengan kata-kata yang tegas dan lugas. Bila diperhatikan, semua anggota Komisi I yang mengikuti rapat tersebut duduk tenang, menyimak untaian kata yang keluar dari mulut Jenderal Moeldoko. Tak ada interupsi, senyap, semua seperti terkesima.

Beberapa menit sebelum pukul 17.00, rapat sesi dua kembali diskors karena Komisi I menggelar rapat internal untuk mendengar pandangan semua fraksi terkait dengan paparan Moeldoko. Tak lebih dari satu jam, rapat kembali dimulai dengan agenda penyampaian keputusan Komisi I, yakni menyetujui Jenderal Moeldoko menjadi Panglima TNI.

Mahfudz menyampaikan, semua fraksi di Komisi I menyatakan setuju Moeldoko menjadi Panglima TNI.

"(Pengambilan keputusan) bukan panjang pendeknya, tetapi kualitas prosesnya," kata Mahfudz saat ditanya mengenai keputusan Komisi I yang keluar dalam waktu singkat.

Atas keputusan itu, mayoritas anggota Komisi I secara langsung memberi ucapan selamat kepada Moeldoko. Keputusan tersebut akan diberikan secara tertulis kepada pimpinan DPR dan akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 27 Agustus 2013. Selamat, Jenderal....

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com