Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moge yang Disita KPK Beda dengan LHKPN Rudi?

Kompas.com - 15/08/2013, 17:34 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Asal usul motor gede (moge) keluaran BMW yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi dari rumah Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini belum diungkap jelas.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto baru menyatakan bahwa moge bernomor polisi B 3946 FT itu diduga sebagai bagian dari suap yang diterima Rudi dari petinggi PT Kernel Oil Private Limited (KOPL), Simon Tanjaya. Moge itu diduga diantarkan oleh seorang pelatih golf bernama Deviardi alias Ardi ke kediaman Rudi di Jalan Brawijaya, Jakarta, Selasa (13/8/2013) malam, lengkap dengan bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB)-nya.

Malam itu juga penyidik KPK meringkus Rudi dan Ardi di rumah tersebut. Sebelum tertangkap penyidik KPK, Rudi tercatat pernah melaporkan kepemilikan sebuah motor klasik pada 2012. Motor yang dilaporkan Rudi dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) itu pun bermerek BMW. Namun, tipe motor ataupun pelat nomornya tidak disebutkan.

Motor itu tercatat keluaran 1955 yang diperoleh Rudi tahun 2008 dengan nilai sekitar Rp 30 juta. Pertanyaannya kemudian, apakah motor yang dilaporkan dalam LHKPN ini adalah motor yang sama dengan sitaan KPK? Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, sepengetahuan dia, kedua motor itu berbeda.

"Sepengetahuan saya bukan (motor yang sama)," kata Bambang.

Di mata penggemar BMW atau sepeda motor klasik, taksiran harga motor yang disita KPK itu lebih dari Rp 30 juta. "Kalau melihat video yang ditayangkan oleh televisi, sepeda motor tersebut adalah BMW R51 boxer," urai seorang penggemar sepeda motor antik yang tidak mau disebutkan namanya.

Ditambahkan, sepeda motor tersebut keluaran tahun 1951-1955 bersama model lain, yaitu R67 dan R68. Sepeda motor tersebut menggunakan mesin OHV, 500 cc, dan bertenaga 24 PS. Harga ketiga model sangat mahal. Sampai saat ini, angkanya masih Rp 100 jutaan.

"Bahannya (kondisi rusak dan tidak terawat) saja Rp 75 juta-Rp 100 juta. Kalau sudah rapi dan semuanya asli, bisa mencapai Rp 125 juta-Rp 175 jutaan," papar Edi Suyitno, salah satu penggemar sepeda motor antik Harley Davidson.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com