Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Percepat Perbaikan Data Pemilih, KPU Kirim Tim ke Daerah

Kompas.com - 13/08/2013, 09:12 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membentuk dan mengirim langsung tim supervisi untuk membantu Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan KPU daerah yang dinilai lambat dalam melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih sementara (DPS).

Hal itu dilakukan agar pengumuman DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) dapat segera direalisasikan. "Kami sudah membentuk tim untuk melakukan supervisi terhadap daerah-daerah yang selama ini pengiriman datanya ke kami (KPU Pusat) masih. Daerah seperti Provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku Utara," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik saat dihubungi, Selasa (13/8/2013).

Dia mengatakan, beberapa wilayah di provinsi itu belum menyerahkan data pemilih karena beberapa hambatan. Disampaikannya, pemutakhiran data pemilih di beberapa daerah memang terhambat beberapa hal teknis maupun berkaitan dengan sumber daya manusia (petugas coklit).

"Alasannya, KPU di daerah kekurangan tenaga petugas di lapangan, keterbatasan sarana dan prasarana, bisa juga keterbatasan jaringan telekomunikasi di sana," lanjut.

Selain mengirim tim supervisi, dia mengatakan, KPU juga berniat mengambil alih penyusunan DPSHP dari daerah yang mengalami keterbatasan jaringan telekomunikasi. "Mungkin bisa ditarik ke sini (KPU Pusat) untuk disusun di Jakarta," tutur Husni.

Adapun, Komisoner KPU Pusat Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengungkapkan, pihaknya masih menyusun DPSHP dengan mempertimbangan masukan masyarakat yang diperoleh hingga awal Agustus lalu. Ia memastikan, hasil DPSHP tetap akan diumumkan sesuai jadwal, yaitu 16 Agustus 2013 mendatang.

"Setelah itu kami buka lagi masukan dan usulan dari masyarakat mulai 17 sampai 23 Agustus," kata Ferry saat dihubungi, Senin (12/8/2013) malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com