Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Prematur, Kaitkan Bom Ekayana dengan Rohingya!

Kompas.com - 05/08/2013, 11:46 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Eva K Sundari, mengecam pelaku pembuat ledakan di Vihara Ekayana Arama, Jakarta. Akan tetapi, ia meminta pihak berwenang tak tergesa-gesa mengeluarkan kesimpulan. Mereka diminta mendalami informasi yang didapat dari tempat kejadian.

Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, ia melontarkan kecaman keras karena ledakan di vihara tersebut merusak dan menodai kesucian bulan Ramadhan. Menurutnya, dugaan yang mengaitkan ledakan itu dengan kasus kekerasan Rohingya di Myanmar juga masih sangat prematur untuk disimpulkan.

"Walau tindakan tersebut bisa dikategorikan terorisme, sebaiknya semua kesimpulan berbasis data dari penyidikan karena siapa pun bisa bikin bom akibat situs kelompok teroris untuk membuat bom bisa diakses publik, termasuk oleh mereka yang tidak masuk dalam jaringan terorisme," kata Eva saat dihubungi pada Senin (5/8/2013).

Eva menyampaikan, motivasi di balik ledakan di vihara itu bisa bermacam-macam. Pasalnya, Indonesia tengah berada di tahun politik jelang waktu pemilihan presiden. Hiruk pikuk pergantian kepala Polri juga dianggapnya bisa menjadi penyebab sebagaimana preseden di masa lalu.

"Saya tidak berharap kita sudah digiring bahwa pelakunya adalah kelompok teroris yang dikaitkan dengan stigma Islam. Tapi yang penting Densus (88) jangan bunuh (terduga) pelaku sehingga jelas motif, pelaku, dan mastermind-nya," ujar Eva.

Seperti diberitakan, dua paket bahan peledak diletakkan di sekitar area Vihara Ekayana Arama, Minggu malam. Satu paket berhasil meledak, sementara satu paket gagal meledak dan hanya mengeluarkan asap.

Sebanyak tiga orang mengalami luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Peristiwa ledakan ini terjadi tak lama setelah kebaktian malam berakhir. Polri hingga kini masih mengusut motif dan pelaku aksi teror ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com