Simulator SIM Polri Vs Timezone, Bagus Mana?

"Spesifikasi terlalu umum dan longgar, tidak sesuai dengan standarnya. Kalau saya bandingkan, ini lebih buruk dari alat permainan di Timezone," ujar Edi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2013).

Edi hadir sebagai saksi ahli dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi simulator SIM di Korlantas Polri dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Menurut dia, spesifikasi alat itu jauh dari standar. Edi mengaku pernah melakukan survei di salah satu polres di Kalimantan Barat untuk alat tersebut.

Ketika digunakan, alat itu tidak menimbulkan efek gerak seperti layaknya orang yang sedang berkendara. Edi mengatakan, hal itu dikarenakan komponen hidrolik tidak berfungsi dengan baik.

"Sayangnya hidrolik itu tidak berfungsi. Kita hanya melihat video dan audionya. Tidak ada efek gerak," terang Edi.

Sebelumnya, dalam surat dakwaan, tim jaksa penuntut umum KPK menyebutkan bahwa Djoko memerintahkan penggelembungan harga proyek simulator ujian SIM roda dua (R2) dan roda empat (R4). Perbuatan Djoko ini, menurut jaksa, bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Menurut surat dakwaan, Djoko bersepakat dengan Budi Susanto menentukan HPS simulator SIM R2 dan R4. Harga simulator SIM R2 disepakati menjadi Rp 80 juta per unit, sedangkan harga simulator SIM R4 Rp 260 juta per unit. Kemudian untuk menghindari kecurigaan pihak luar, HPS dibuat lebih "keriting" dengan menurunkan nilainya sedikit. Harga simulator R2 menjadi Rp 79,93 juta, sedangkan harga R4 menjadi Rp 258,9 juta.

Untuk menindaklanjuti kesepakatan mengenai harga tersebut, Budi memerintahkan Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S Bambang untuk menyusun HPS bersama-sama dengan anggota panitia lelang, Ni Nyoman Suartini.

HPS disusun dengan menggelembungkan harga. Penggelembungan harga, menurut jaksa, dilakukan dengan tiga cara. Pertama, komponen yang dibuat dengan cara komponen utuh dibuat harga, kemudian rincian komponen dihitung kembali sehingga komponen tersebut diperhitungkan dua kali.

Kedua, dengan memasukkan komponen suku cadang yang sebenarnya tidak digunakan dalam pembuatan simulator SIM sehingga membuat harga keseluruhan menjadi lebih mahal. Ketiga, dengan menaikkan harga satuan masing-masing komponen barang tertentu menjadi lebih tinggi dari harga sebenarnya dalam rangka menggelembungkan harga keseluruhan.

Setelah digelembungkan, menurut dakwaan, HPS yang disusun Sukotjo ini diserahkan kepada Ketua Panitia Lelang proyek, AKBP Teddy Rusmawan. Wakil Kepala Korlantas Polri Brigadir Jenderal Polisi Didik Purnomo selaku pejabat pembuat komitmen proyek (PPK) kemudian menyetujui HPS tersebut.

Adapun Budi, Sukotjo, dan Didik sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka, sementara Teddy berstatus sebagai saksi. Proyek pengadaan simulator SIM ini pun dianggap merugikan keuangan negara sekitar Rp 144 miliar atau setidak-tidaknya sekitar Rp 121 miliar menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut dakwaan, pengadaan proyek simulator SIM yang digelembungkan harganya ini menguntungkan Djoko sebesar Rp 32 miliar, Didik Rp 50 juta, Budi sekitar Rp 93,3 miliar, dan Sukotjo sekitar Rp 3,9 miliar. Uang hasil korupsi proyek ini juga disebut mengalir ke kas Prima Koperasi Kepolisian (Primkopol) Polri sekitar Rp 15 miliar.