Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengapa Ibu-ibu Suka Sosok Jokowi?

Kompas.com - 19/07/2013, 10:56 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Banyak survei menunjukkan tingginya elektabilitas Jokowi. Yang terakhir, survei Pusat Data Bersatu (PDB) menyebutkan, tingginya elektabilitas Jokowi disebabkan banyaknya kaum hawa yang menggandrungi sosok Gubernur DKI Jakarta itu. Politisi PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, mencoba menganalisis apa yang menyebabkan para perempuan, terutama ibu-ibu, suka sosok Jokowi.

"Orang bisa lihat ketertarikan karena banyak hal, mulai dari cara omong, penampilan. Tidak selalu soal fisik. Untuk kasus Jokowi, dia punya kesan kebapakan melayani semua dan program-programnya yang pro kepada ibu-ibu," ujar Ganjar di Jakarta, Jumat (19/7/2013).

Menurut Ganjar, ibu-ibu suka pada karakter kebapakan dan program-program yang ditawarkan Jokowi. Gubernur Jawa Tengah terpilih ini mencontohkan, program Kartu Jakarta Sehat yang menjadi nilai jual Jokowi menjadi tinggi di mata kaum hawa.

KOMPAS. com/Indra Akuntono Politisi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo

"Biasanya, ibu-ibu itu paling gampang dipikat pakai program yang mengurangi beban hidupnya seperti biaya pendidikan sampai pengobatan," ujarnya.

Ganjar mengakui, Jokowi punya modal elektabilitas yang kuat akibat solidnya dukungan dari kalangan kaum hawa. Ibu-ibu, lanjutnya, adalah basis pemilih yang cukup loyal. Selain itu, ibu-ibu juga berperan aktif melakukan sosialisasi dari mulut ke mulut.

PDI-P tak mau gegabah

Meski Jokowi mempunyai modal elektabilitas yang kuat, Ganjar menegaskan partainya tak akan gegabah memilih mantan Wali Kota Surakarta itu maju dalam pemilihan presiden. PDI Perjuangan, sebut Ganjar, akan menunggu terlebih dulu hasil pembahasan RUU Pilpres di parlemen dan juga hasil pemilu legislatif.

Berdasarkan hasil survei PDB yang dilakukan pada 11-18 Juni 2013, Jokowi lagi-lagi ada di posisi teratas sebagai kandidat capres. Survei yang khusus dilakukan pada kaum hawa menyebutkan tingkat dukungan Jokowi mencapai 16,1 persen. Sementara itu, posisi selanjutnya ditempati oleh Prabowo Subianto (7,8 persen), Megawati Soekarnoputri (7,3 persen), Aburizal Bakrie (4,8 persen), Jusuf Kalla (2,9 persen), dan Wiranto (1,3 persen).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com