Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Buka Pintu Koalisi dengan Partai Islam

Kompas.com - 17/07/2013, 09:39 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Gerindra semakin optimistis menghadapi Pemilu 2014 mendatang dengan hasil survei yang dirilis Lembaga Survei Nusantara (LSN). Lembaga ini menempatkan Partai Gerindra di posisi ketiga, di bawah PDI Perjuangan dan Partai Golkar sebagai partai yang paling banyak dipilih masyarakat jika pemilu dilakukan saat ini.

Gerindra pun membuka pintu untuk berkoalisi dengan semua partai, termasuk partai Islam.

"Pada tahun 2009, kami sudah siap berkoalisi dengan PAN dan PPP tapi karena kurang satu kursi akhirnya batal. Artinya, Gerindra sangat terbuka dengan partai Islam," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo, saat dihubungi pada Rabu (17/7/2013).

Gerindra, kata Edhy, menjalin komunikasi politik dengan partai mana pun. Ideologi tidak menjadi batasan untuk berkoalisi. Menurut Edhy, Partai Gerindra yang nasionalis sebenarnya sama saja dengan partai-partai yang bercirikan Islam.

"Karena pada dasarnya, semua satu. Tidak ada yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45," kata dia.

Terkait komitmen berkoalisi, menurut Edhy, Partai Gerindra belum akan melakukannya. Saat ini, partainya masih dalam tahap penjajakan. Sementara itu, komitmen berkoalisi dinilai masih terlalu dini jika difinalkan saat ini.

"Untuk berkoalisi, butuh persetujuan dari dewan pembina yang jumlahnya 45 orang," ujar Edhy.

Survei LSN menempatkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bersaing ketat pada Pemilu 2014. Elektabilitas Partai Golkar menempati posisi teratas dengan 19,7 persen dan PDI-P meraih suara 18,3 persen. Sementara itu, Partai Gerindra menyodok di posisi ketiga dengan 13,9 persen. Setelah itu, berturut-turut, ada Partai Hanura (6,9 persen), Partai Demokrat (6,1 persen), PKB (4,8 persen), Partai Nasdem (4,6 persen), Partai Persatuan Pembangunan (4,3 persen), Partai Amanat Nasional (3,8 persen), Partai Keadilan Sejahtera (3,8 persen), Partai Bulan Bintang (1,4 persen), dan PKPI (0,5 persen). Adapun yang tidak memilih partai mana pun sebanyak 11,9 persen.

Menurut Edhy, data survei ini adalah data awal yang bisa menjadi masukan bagi Partai Gerindra. Partai Gerindra, katanya, juga melakukan survei internal yang hasilnya justru berbeda dengan survei LSN.

"Survei kami seharusnya lebih tinggi dari itu. Tapi ya enggak apa-apa, kami terima kasih. Sesuatu yang belum indah ini akan indah pada saatnya," kata Edhy. 

Dalam Pileg 2014 mendatang, Partai Gerindra menargetkan posisi tiga besar dengan perolehan suara 20 persen sehingga bisa mengusung capresnya, Prabowo Subianto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com