Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Manipulasi, KPU Didorong Buka NIK Pemilih

Kompas.com - 16/07/2013, 21:32 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dipublikasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menyertakan nomor induk kependudukan (NIK) secara lengkap. Beberapa digit nomor diganti dengan tanda bintang. Salah satu data tersebut, di antaranya, 317507******0006.

Hal itu dinilai berpotensi menuai kecurangan data pemilih saat pemungutan suara. Koodinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow menegaskan, seharusnya data pemilih diumumkan secara jelas dan lengkap.

“Seharusnya data pemilih diumumkan secara jelas, jangan ada yang ditutupi, supaya tidak ada potensi untuk manipulasi,” ujar Jeirry saat berbincang dengan Kompas.com, Selasa (16/7/2013) di Jakarta.

Dia menyinyalir, kecurangan Pemilu 2009 diduga disebabkan ada perubahan data yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Data itu, menurutnya, diubah dengan data penduduk penerima bantuan langsung tunai (BLT).

“Kalau penduduk penerima BLT kan sudah pasti memilih partai penguasa dan capres petahana,” tukasnya.

Ia menyatakan, pembukaan NIK secara lengkap dan gamblang memang berpotensi digunakan parpol sebagai bahan untuk memetakan calon pemilihnya. Selain itu, ini juga memudahkan calon anggota legislatif (caleg) untuk menyasar pemilih, untuk disuap agar memilihnya.

“Memang akan jadi lebih mudah bagi calon untuk ‘menyerang’ pemilih. Tapi itu bukan ranah KPU. Tugas KPU memastikan penyelenggaraan pemilu ini berkualitas,” sergah Jeirry.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, NIK tidak dibuka untuk menjaga privasi penduduk. Ia mengatakan, jika NIK ditunjukkan secara lengkap justru berpotensi disalahgunakan. Dia memastikan, data tersebut tidak akan dimanipulasi. KPU tetap memiliki NIK yang lengkap.

“Data itu untuk dirahasiakan. Kalau data yang ada di KPU kan tetap data lengkap,” sanggah Husni di KPU. Digit yang ditutupi dari NIK merupakan digit yang memuat tanggal lahir pemilih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com