Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konvensi Demokrat Dijamin Tanpa Pesanan

Kompas.com - 07/07/2013, 22:09 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana mengatakan, bursa seleksi calon presiden melalui jalur konvensi dari partai itu akan berjalan obyektif. Ia menjamin tak ada figur tertentu yang menjadi pesanan dan masuk skenario untuk dimenangkan.

Ketua Komisi VII DPR RI itu menegaskan, jaminan itu juga berlaku untuk anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo. Pramono baru bergabung ke dalam partai berlambang bintang Mercy ini sekitar dua pekan lalu setelah pensiun sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pramono merupakan adik ipar Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Saya tegaskan, Pak Pramono ini tidak diproyeksikan capres dari Partai Demokrat. Kalau mau, ya ikut konvensi," kata Sutan di Jakarta, Minggu (7/7/2013) malam.

Sutan menuturkan, konvensi akan digelar semi-terbuka. Tokoh dari dalam dan luar partainya boleh berpartisipasi dengan catatan memenuhi kriteria yang ditentukan. Ia memberi contoh kader Partai Demokrat yang layak mengikuti konvensi adalah Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie. Adapun dari eksternal partai, sosok seperti Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dianggap kompeten mengikuti Konvensi.

"Selain itu Pak Irman Gusman (Ketua DPD) juga yang sudah masuk. Itu yang baru saya tahu misalnya tiga orang itu yang diundang," ujar Sutan.

Konvensi merupakan strategi Partai Demokrat untuk menjaring capres di 2014. Sederet nama telah mengemuka dan dikaitkan dengan konvensi tersebut, seperti Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie serta Menteri Perdagangan Gita Wirjawan.

Pendaftaran peserta konvensi calon presiden akan dimulai pada Agustus 2013. Konvensi ini digelar semi-terbuka dan hanya figur potensial yang diperbolehkan masuk di dalamnya.

Partai Demokrat akan menetapkan kriteria tertentu untuk menjaring setidaknya 15 calon. Setelah itu, akan ada tahapan kampanye ke daerah-daerah dan dilanjutkan dengan survei sebelum akhirnya resmi diusung menjadi capres dari Partai Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Nasional
    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Nasional
    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

    Nasional
    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

    Nasional
    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Nasional
    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Nasional
    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Nasional
    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Nasional
    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Nasional
    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Nasional
    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Nasional
    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    Nasional
    Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

    Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

    Nasional
    Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

    Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

    Nasional
    Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

    Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com