Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP: Apakah Konvensi Tepat untuk Tentukan Capres?

Kompas.com - 04/07/2013, 02:47 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Beberapa partai mulai memunculkan kandidat-kandidat yang akan diusung dalam Pemilu Presiden 2014. Namun, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih menimbang-nimbang untuk mengikuti langkah itu. Bahkan, cara untuk menentukan calon yang akan mereka usung, termasuk konvensi, masih dalam kajian.

"PPP masih kaji lagi apakah konvensi itu harus dilaksanakan atau perlu, apakah konvensi cocok untuk jaring calon presiden," ujar Ketua Umum PPP Suryadharma Ali di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Rabu (3/7/2013). Dia mengatakan, ada beberapa pihak yang meragukan mekanisme konvensi merupakan cara yang tepat untuk menjaring bakal calon presiden dan wakil presiden.

PPP, kata Suryadharma, tak mau  gegabah memutuskan konvensi sebagai cara untuk menentukan bakal kandidat mereka, apalagi bila ternyata konvensi menghasilkan kader internal sebagai bakal calon itu dikhawatirkan justru yang didapat adalah pandangan negatif untuk PPP. "Jangan-jangan konvensi bagi PPP berbuah jadi citra buruk. Karenanya, masih kami pertimbangkan," ujar dia.

Sebagai bahan kajian pula, lanjut Suryadharma, PPP melihat konvensi capres yang pernah ada sebelumnya. Di antara rujukan itu adalah konvensi di Amerika Serikat atau konvensi Partai Golkar di tataran domestik.

Suryadharma mengakui konvensi Partai Golkar memang terbukti menaikkan elektabilitas partai itu. Dilihat dari sisi itu, kalaupun PPP akan menggelar konvensi, mekanisme yang tepat masih akan ditimbang-timbang. "PPP konvensi seperti apa? Kalau digelar apakah untuk internal atau eksternal. Kalau internal banyak yang bilang enggak ada gunanya," imbuh dia.

Sejauh ini, partai peserta Pemilu 2014 yang sudah menyatakan akan menggelar konvensi adalah Partai Demokrat. Partai itu rencananya menggelar konvensi secara terbuka dengan mengundang bakal calon presiden dari internal maupun eksternal Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Nasional
    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Nasional
    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Nasional
    PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

    PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

    Nasional
    Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

    Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

    Nasional
    Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

    Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

    Nasional
    Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

    Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

    Nasional
    Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

    Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

    Nasional
    Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

    Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

    Nasional
    Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

    Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

    Nasional
    Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

    Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

    Nasional
    Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

    Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

    Nasional
    Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

    Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

    Nasional
    Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

    Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com