Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanura: Wiranto-Hary Tanoe untuk Pencitraan

Kompas.com - 03/07/2013, 21:28 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua DPP Partai Hanura Ali Kastella menilai pengusungan Wiranto-Hary Tanoesoedibjo sebagai calon presiden dan calon wakil presiden belum final. Pencalonan keduanya disebut hanya sebagai strategi pencitraan Partai Hanura jelang pemilu.

"Ini, kan, untuk pencitraan saja, enggak perlu diprotes," ujar Ali saat dihubungi wartawan, Rabu (3/7/2013).

Menurut Ali, pencalonan keduanya belum final karena keputusan mengusung capres dan cawapres baru akan diketahui setelah ada hasil pemilihan anggota legislatif (pileg). Dari hasil pileg itulah, baru akan diketahui jumlah kursi yang akan menentukan apakah Partai Hanura bisa mengajukan capres.

"Kalau pencalonan definitif setelah kami dapat kursi dari hasil pileg, baru kami tentukan, jadi enggak perlu diprotes. Ini belum final, dong," kata Ali.

Saat ditanya tentang deklarasi Wiranto-Hary Tanoe, Ali menjelaskan bahwa deklarasi itu belum resmi karena memang belum waktunya. "Akan ada pertemuan lagi dengan DPC-DPC," imbuh Ali.

Pasangan Wiranto-Hary Tanoesoedibjo telah mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung Partai Hanura dalam Pemilihan Presiden 2014. Deklarasi pasangan ini digelar pada Selasa (2/7/2013) kemarin di Hotel Mercure, Jakarta Pusat.

Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin menjelaskan, keduanya dipilih karena ada permintaan para kader Hanura dari daerah. "Dalam perjalanan, adanya arus keras permintaan dari daerah yang menginginkan agar Pak Wiranto diduetkan dengan Pak HT menjadi pasangan capres-cawapres," ujar Saleh.

Bagi Hanura, Wiranto dan Hary Tanoe cukup ideal, serasi, saling menunjang, serta saling melengkapi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com