Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penentuan Awal Ramadhan, NU Tunggu Hasil Rukyat

Kompas.com - 03/07/2013, 14:44 WIB
ING

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama belum menentukan awal puasa Ramadhan dan hari raya Idul Fitri tahun 2013. Untuk menentukannya, NU akan mempertahankan metode rukyat atau melihat hilal sebagai penanda awal bulan.

"Sesuai dengan sabda Nabi Shalallahu 'alaihi wassalam, puasalah kamu dengan melihat bulan dan berlebaranlah dengan melihat bulan. Untuk itu, NU akan tetap berpegang pada metode rukyat untuk penentuan awal Ramadhan dan hari raya Idul Fitri," ujar Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Rabu (3/7/2013).

Ia menolak anggapan bahwa penentuan awal bulan dengan metode rukyat merupakan metode yang sudah tertinggal dari kemajuan teknologi.

"Lajnah Falakiyah kami juga canggih, mau menentukan tanggal sampai tiga ribu tahun ke depan juga bisa. Ini bukan soal canggih atau tidak canggih, tetapi ini mengikuti seperti apa yang dijalankan Rasulullah," katanya.

Mengenai cuaca mendung yang sering menjadi hambatan dalam metode rukyat, menurut dia, ada petunjuk lain untuk penggenapan bulan menjadi 30 hari.

Perbedaan

Sementara itu, terkait seringnya terjadi perbedaan awal puasa dan hari raya Idul Fitri di Indonesia, Said menyesalkannya. Ia mengatakan, di Timur Tengah, perbedaan itu menjadi hal yang wajar pada negara yang berbeda. 

"Mesir itu menggunakan rukyat, Jordania menggunakan hisab. Di Timur Tengah penentuan puasa juga sering berbeda, tetapi antarnegara, bukan di satu negara ada kelompok-kelompok yang saling berbeda," kata Said.

Sekretaris Lajnah Falakiyah NU Nahari Ilyas mengatakan, NU mulai melaksanakan motode rukyat pada 28 Syakban 1434 H atau bertepatan tanggal 8 Juli 2013. Ada 90 titik untuk melihat hilal.

"Semua hasil-hasil yang sudah dilihat di sembilan puluh titik itu akan dilaporkan ke Lajnah Falakiyah pusat, ke kami. Selanjutnya di sini akan dibahas bagaimana keputusan akhirnya," kata Nahari. 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

    Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

    Nasional
    KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

    KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

    Nasional
    554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

    554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

    Nasional
    Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

    Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

    Nasional
    PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

    PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

    Nasional
    KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

    KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

    Nasional
    KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

    KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

    Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

    Nasional
    Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

    Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

    Nasional
    Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

    Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

    Nasional
    Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

    Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

    Nasional
    Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

    Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

    Nasional
    Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

    Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

    Nasional
    Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

    Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

    Nasional
    Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

    Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com