Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ramadhan: Tifatul seperti Pelawak Gepeng "Untung Ada Saya"

Kompas.com - 26/06/2013, 09:24 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kritikan kembali dilayangkan elite Partai Demokrat terhadap mitra koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera. Kali ini, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan menyindir Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring yang merupakan kader PKS. Ia menilai, Tifatul seperti pelawak lawas, Gepeng. Menurutnya, Tifatul terkesan menjadi jembatan penghubung antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan koalisi.

"Saya lihat, sosok Menkominfo sekarang ini seperti pelawak Gepeng yang slogannya 'Untung ada saya'," ujar Ramadhan, di Jakarta, Rabu (26/6/2013).

Ia mengatakan, Tifatul seolah menjadi 'pahlawan' bagi PKS dalam mempertahankan posisinya di koalisi. Hal ini, lanjutnya, terlihat dari sikap Tifatul dan dua menteri asal PKS yang mendukung kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sikap ini berbeda dengan PKS yang menolak kebijakan itu dan berseberangan dengan koalisi. Kata Ramadhan, PKS terkesan mau enak sendiri.

"Sekarang mereka punya malu enggak? Sudah menolak, tapi menteri-menterinya bagikan BLSM? Intinya sederhana, mereka mau enaknya saja," ujar Ramadhan.

KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Tifatul Sembiring.
 Ramadhan mengingatkan bahwa posisi ketiga menteri di dalam kabinet tidak bisa terlepas dari partai politik asalnya. Padahal, di awal koalisi, ada kesepakatan antara koalisi dengan partai-partai yang bergabung terkait jatah menteri.

"Menteri-menteri ini kan disodorkan nama-namanya sama partai. Terus, sekarang mereka bilang mau mewakafkan menteri bagaimana?" kata dia.

Seperti diketahui, dalam rapat paripurna, Senin (17/6/2013), Fraksi PKS memutuskan menolak RAPBN-P 2013. Sikap penolakan ini karena mereka tak sepakat dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dan dana kompensasi yang dialokasikan dakam RAPBN-P 2013. 

Sikap Fraksi PKS ini bertolak belakang dengan tiga menteri asal PKS di Kabinet Indonesia Bersatu II. Meski para menteri PKS mendukung kebijakan kenaikan harga BBM, namun keberadaan PKS di koalisi tetap tak diinginkan.

Sejumlah politisi Partai Demokrat bahkan meminta agar PKS tahu diri untuk mundur dari koalisi karena tak lagi sejalan. Jika PKS keluar dari koalisi, maka posisi ketiga menterinya pun terancam dicopot. Ketiga menteri itu yakni Menteri Pertanian Suswono, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

    Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

    Nasional
    SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

    SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

    Nasional
    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    Nasional
    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    Nasional
    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Nasional
    MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    Nasional
    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com