Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Golkar: Jangan Jadikan Pemilu Tujuan Sakral

Kompas.com - 23/06/2013, 12:38 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Golkar Mahadi Sinambela mengimbau partai politik agar tidak menjadikan pemilu sebagai salah satu tujuan sakral. Jika pemilu dijadikan sebagai satu-satunya tujuan, menurut Mahadi, maka dikhawatirkan akan terjadi praktik-praktik money politics untuk mencapai kemenangan.

"Jangan jadikan pemilu itu menjadi sesuatu yang sakral. Jangan jadikan pemilu itu tujuan yang mati-matian. Kalau itu yang kita jadikan, maka akan ada kerusuhan sosial," ujar Mahadi di Jakarta, Minggu (23/6/2013).

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini juga mengungkapkan, dengan menjadikan pemilu sebagai tujuan utama, maka dipastikan akan terjadi penyelewengan. Partai politik, katanya, pasti akan melakukan pengumpulan dana.

"Kalau partai sudah sibuk cari uang habis-habisan, maka akan terjadi penyimpangan. Ini yang harus kita ubah kultur partainya," kata Mahadi.

Di Golkar, Mahadi mengakui kultur lama ini belum bisa diubah. Para politisi Golkar, kata Mahadi, masih mengutamakan penampilan dan harta untuk menjadi caleg.

"Saya mengaku belum berhasil mengubah kultur di Golkar. Padahal yang rusak partai ini kan karena money politics," katanya.

Munculnya apatisme

Lebih lanjut, Mahadi menilai, perhelatan Pemilu 2014 tidak akan jauh berbeda dengan Pemilu 2009. Pada pemilu mendatang, Mahadi tetap melihat tingkat apatisme masyarakat yang tinggi.

"Saya khawatir justru semakin dikit orang datang ke TPS. Pertanyaannya, apa partai masih bisa giring pendukung barunya?" tutur Mahadi.

Kekhawatiran yang sama juga disampaikan politisi Partai Nasdem, Dedy Ramanta. Dedy mengungkapkan apatisme kini mulai menjangkit pemilih pemula. Penyebabnya, kata Dedy, karena para pemilih yang disebut melek politik ini mendapatkan pendidikan politik yang berbeda di kampus.

"Pendidikan politik yang mereka dapat di kampus, itu berbeda dengan pendidikan politik partai. Sementara partai pun tidak menyentuh kampus, sehingga muncullah kaum apatis," kata Dedy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

    Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

    Nasional
    Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

    Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

    Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

    Nasional
    Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

    Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

    Nasional
    Gejala Korupsisme Masyarakat

    Gejala Korupsisme Masyarakat

    Nasional
    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    Nasional
    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    Nasional
    Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

    Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

    Nasional
    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Nasional
    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Nasional
    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    Nasional
    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Nasional
    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Nasional
    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Nasional
    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com