Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Renovasi Ruangan, Anggota DPR "Dijatah" Rp 50 Juta

Kompas.com - 06/11/2012, 10:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat akan melakukan renovasi ruang kerja anggota Dewan. Anggaran untuk renovasi kali ini mencapai Rp 50 juta setiap ruangannya. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyebutkan, total alokasi anggaran keseluruhan yang dibutuhkan untuk renovasi ruangan kali ini mencapai Rp 6,2 miliar. Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretaris Jenderal DPR Erry S Achyar membenarkan adanya rencana itu.

"Untuk tahun ini ada 192 ruang kerja di Nusantara I yang akan diperbaiki. Itu ruang kerja anggota dan ruang komisi. Satu ruangan diberikan maksimal Rp 50 juta, terserah mereka mau perbaiki mana saja," ujar Erry, saat dijumpai pada Selasa (6/11/2012) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan.

Menurut Erry, anggaran renovasi itu tidak terlalu besar jika dibandingkan kebutuhan yang diperlukan anggota Dewan. Selama ini, Erry mengaku mendapat keluhan anggota Dewan tentang ruang kerja dan toilet yang kondisinya tidak lagi prima. Ia mencontohkan, anggaran renovasi itu digunakan untuk mengganti keramik dengan parket.

"Lalu ada pergantian interior, wallpaper yang diganti karena ada kebocoran air atau dindingnya yang sudah rusak karena terkena matahari lalu pergantian partisi," ujarnya.

Kerusakan-kerusakan itu selama ini sudah diinventarisasi. Untuk menganggarkan renovasi ruang kerja ini, Erry mengaku sudah melakukan berbagai kajian, termasuk memanggil konsultan dan meminta pendapat dari Kementerian Pekerjaan Umum. Setelah dikaji, itu kemudian dimasukkan ke dalam anggaran dan disahkan oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).

"Gedung Nusantara I ini operasinya dimulai sejak tahun 1997. Berarti sudah 14 tahun dan belum direnovasi. Sementara itu, penyusutan gedung tiap tahunnya 14 persen, jadi wajar jika kami sudah perlu melakukan renovasi," ucap Erry.

Erry pun berkilah, sejak dibangun, Gedung Nusantara I sebenarnya hanya untuk penggunaan bagi 800 anggota Dewan dan staf ahli. Sementara itu, saat ini sudah ada 550 anggota DPR ditambah staf ahli. Jumlahnya meningkat lebih dari tiga kali lipat yakni 2.800-3.000 orang.

"Kami juga tidak ingin menghambur-hamburkan karena ini kan uang rakyat. Tegur kami kalau memang ini dianggap berlebihan. Tapi lihat dulu bagaimana proses di dalamnya," ujar Erry lagi.

Pengerjaan 192 ruang kerja itu akan dilakukan selama 1,5 bulan dan saat ini sudah masuk dalam tahap pengumuman lelang. Setelah itu, sisa pengerjaan ruang kerja anggota Dewan akan dilaksanakan pada tahun 2013.

Sebelumnya, FITRA memaparkan tiga proyek DPR yang proses lelangnya baru dimulai pada akhir tahun ini, yaitu pekerjaan pergantian pagar batas Gedung DPR dengan Taman Ria sekitar Rp 1 miliar, proyek renovasi toilet Gedung Nusantara I DPR sekitar Rp 1,4 miliar, dan perbaikan ruang kerja anggota di Gedung Nusantara I DPR dengan nilai proyek sekitar Rp 6,2 miliar.

Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi mengatakan, penggunaan uang Rp 6,2 miliar untuk perbaikan ruang kerja anggota DPR di Gedung Nusantara I. Dia mengatakan bahwa rakyat tidak butuh ruangan baru anggota DPR, tetapi kejujuran para wakil rakyat untuk membela kepentingan rakyat.

"Asyik ya, tidak dapat gedung baru, tapi dapat ruangan baru walaupun anggaran untuk bermiliar-miliar dihabiskan untuk ruangan baru tersebut. Seharusnya anggota DPR prihatin pada rakyat yang memilih mereka," ujarnya dalam siaran pers yang diterima wartawan, Minggu (4/11/2012).

Selain itu, menurut Uchok, terasa janggal jika lelang pengerjaan proyek tahun anggaran 2012 ini baru dilakukan pada akhir tahun, atau sangat mepet dengan batas waktu penandatanganan kontrak yang sudah ditargetkan sebelumnya.

Baca juga:
Fitra: Aneh, DPR Bangun Pagar Rp 1 Miliar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

    Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Mesin Pesawat yang Ditumpanginya Sempat Terbakar Saat Baru Terbang, Rohani: Tidak Ada yang Panik

    Mesin Pesawat yang Ditumpanginya Sempat Terbakar Saat Baru Terbang, Rohani: Tidak Ada yang Panik

    Nasional
    Prabowo Berharap Bisa Tinggalkan Warisan Baik Buat Rakyat

    Prabowo Berharap Bisa Tinggalkan Warisan Baik Buat Rakyat

    Nasional
    Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

    Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

    Nasional
    Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

    Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

    Nasional
    Prabowo 'Tak Mau Diganggu' Dicap Kontroversi, Jubir: Publik Paham Komitmen Beliau ke Demokrasi

    Prabowo "Tak Mau Diganggu" Dicap Kontroversi, Jubir: Publik Paham Komitmen Beliau ke Demokrasi

    Nasional
    JPPI: Meletakkan Pendidikan Tinggi sebagai Kebutuhan Tersier Itu Salah Besar

    JPPI: Meletakkan Pendidikan Tinggi sebagai Kebutuhan Tersier Itu Salah Besar

    Nasional
    Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri lewat Jalur Khusus

    Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri lewat Jalur Khusus

    Nasional
    Polri Buru Dalang 'Illegal Fishing' Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

    Polri Buru Dalang "Illegal Fishing" Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

    Nasional
    Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

    Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

    Nasional
    BPK Periksa SYL soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 M

    BPK Periksa SYL soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 M

    Nasional
    UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

    UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

    Nasional
    Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

    Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

    Nasional
    Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

    Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

    Nasional
    Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

    Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com