Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Digalang, Mosi Tak Percaya untuk Marzuki

Kompas.com - 03/08/2011, 19:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota dewan siap memberikan dukungan untuk mengajukan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPR RI Marzuki Alie. Hal ini menyusul pernyataan kontroversialnya mengenai pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemaafan bagi para koruptor.

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Susatyo mengatakan rencana ini sudah bulat. "Kita sudah mulai kontak-kontak dengan beberapa kawan. Ini akan tetap kita gulirkan," katanya kepada wartawan, Rabu (3/8/2011).

Rencana ini, lanjutnya, tetap digulirkan karena sejumlah anggota menilai, Marzuki telah berulang kali melakukan tindakan kontroversial yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang pimpinan lembaga negara.

Politisi Demokrat itu dinilai tidak belajar dari kesalahan-kesalahannya terdahulu yang juga kontroversial dengan etika yang dipahami publik. Oleh karena itu, Bambang berharap mosi tak percaya ini bisa menjadi salah satu bentuk hukuman moral kepada dirinya.

Partai Demokrat juga diingatkan untuk mempertimbangkan posisi Marzuki. Pasalnya, sebagai Ketua DPR, Marzuki justru lebih menjadi sumber persoalan ketimbang pihak yang bisa diandalkan dalam mencari solusi.

"Beliau tidak mengambil pelajaran atas statement-statement kontroversial, bahkan menantang dan menyalahkan media. Kita menyayangkan sikap beliau. Ini penting moral agar partainya menimbang kembali mempertahankan Marzuki sebagai Ketua DPR," tambahnya.

Politisi Golkar ini mengatakan penggalangan dukungan untuk mosi tidak percaya kepada Marzuki merupakan gerakan moral dari para anggota dewan. Namun, Bambang belum dapat memastikan apakah ada anggota Partai Demokrat yang juga ikut di dalamnya.

Bambang mengatakan penggalangan dukungan secara resmi akan dimulai pada tanggal 16 Agustus mendatang. "Ini sanksi moral saja supaya beliau ke depan hati-hati dan mendoong Demokrat mempertimbangkan kembali dan menarik yang bersangkutan dan menggantikan dengan figur yang lebih cerdas membawa DPR ke arah yang lebih baik," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Nasional
    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Nasional
    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    Nasional
    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Nasional
    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    Nasional
    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Nasional
    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Nasional
    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Nasional
    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Nasional
    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    Nasional
    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com