Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Digalang, Mosi Tak Percaya untuk Marzuki

Kompas.com - 03/08/2011, 19:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota dewan siap memberikan dukungan untuk mengajukan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPR RI Marzuki Alie. Hal ini menyusul pernyataan kontroversialnya mengenai pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemaafan bagi para koruptor.

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Susatyo mengatakan rencana ini sudah bulat. "Kita sudah mulai kontak-kontak dengan beberapa kawan. Ini akan tetap kita gulirkan," katanya kepada wartawan, Rabu (3/8/2011).

Rencana ini, lanjutnya, tetap digulirkan karena sejumlah anggota menilai, Marzuki telah berulang kali melakukan tindakan kontroversial yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang pimpinan lembaga negara.

Politisi Demokrat itu dinilai tidak belajar dari kesalahan-kesalahannya terdahulu yang juga kontroversial dengan etika yang dipahami publik. Oleh karena itu, Bambang berharap mosi tak percaya ini bisa menjadi salah satu bentuk hukuman moral kepada dirinya.

Partai Demokrat juga diingatkan untuk mempertimbangkan posisi Marzuki. Pasalnya, sebagai Ketua DPR, Marzuki justru lebih menjadi sumber persoalan ketimbang pihak yang bisa diandalkan dalam mencari solusi.

"Beliau tidak mengambil pelajaran atas statement-statement kontroversial, bahkan menantang dan menyalahkan media. Kita menyayangkan sikap beliau. Ini penting moral agar partainya menimbang kembali mempertahankan Marzuki sebagai Ketua DPR," tambahnya.

Politisi Golkar ini mengatakan penggalangan dukungan untuk mosi tidak percaya kepada Marzuki merupakan gerakan moral dari para anggota dewan. Namun, Bambang belum dapat memastikan apakah ada anggota Partai Demokrat yang juga ikut di dalamnya.

Bambang mengatakan penggalangan dukungan secara resmi akan dimulai pada tanggal 16 Agustus mendatang. "Ini sanksi moral saja supaya beliau ke depan hati-hati dan mendoong Demokrat mempertimbangkan kembali dan menarik yang bersangkutan dan menggantikan dengan figur yang lebih cerdas membawa DPR ke arah yang lebih baik," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

    Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

    Nasional
    Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

    Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

    Nasional
    Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

    Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

    Nasional
    Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

    Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

    Nasional
    Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

    Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

    Nasional
    Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

    Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

    Nasional
    Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

    Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

    Nasional
    Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

    Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

    Nasional
    Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

    Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

    Nasional
    MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

    MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

    Nasional
    Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

    Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

    Nasional
    Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

    Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

    Nasional
    Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

    Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

    Nasional
    Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

    Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com