Menko Polhukam Harap Tim "Reaksi Cepat" Anti-Peretasan Tak Cuma Pajangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) beserta seluruh Computer Security Incident Response Team (CISRT) seluruh Indonesia berjalan sesuai fungsi menangkal serangan siber, dan tidak hanya sebagai pajangan.

Hal itu disampaikan Hadi saat meninjau Pusat Kendali Sistem Pemantauan Siber milik BSSN di Ragunan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

"CISRT ini jangan berperan hanya sebagai ikon semata bahwa di sini ada CISRT tetapi tidak jalan, harus terus melaksanakan fungsi dengan baik, terus melaksanakan monitor, terus respons, dan siap untuk menangani permasalahan siber," kata Hadi.

Dalam pertemuan itu disampaikan, sampai saat ini sudah terbentuk 93 dari total target 160 CSIRT pada kementerian/lembaga.

Baca juga: Puan Minta Pemerintah Evaluasi Serius agar Peretasan PDN Tak Terulang

Selain itu, sampai saat ini tercatat sudah terbentuk 156 dari total target 552 CSIRT pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Menurut Hadi, jumlah CSIRT adalah progres yang sangat baik dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketahanan siber nasional.

Hadi juga menyampaikan CSIRT seluruh Indonesia harus terus mematuhi dan melaksanakan regulasi terkait pengelolaan insiden siber, sebagaimana tertuang pada Peraturan BSSN Nomor 1 tahun 2024 tentang pengelolaan insiden siber, dan Peraturan BSSN Nomor 2 tahun 2024 tentang manejemen krisis siber.

Selain itu, lanjut Hadi, sebagai upaya memperkuat penerapan keamanan terhadap pengelolaan sistem elektronik, CSIRT harus memastikan penerapan standar keamanan sesuai dengan Peraturan BSSN Nomor 8 tahun 2020, Peraturan BSSN Nomor 4 tahun 2021, dan Peraturan BSSN nomor 9 tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia.

Baca juga: Masyarakat yang Dirugikan Peretasan PDN Diimbau Lapor ke Posko Daring

Hadi menganggap BSSN adalah institusi sangat vital dan penting sehingga memerlukan kerja sama, kerja keras, dan konsentrasi dari seluruh pemangku kepentingan.

"Saya mengingatkan kepada seluruh pihak, kita bangsa yang besar, bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang hebat dan cerdas, terlebih di bidang IT harus kita kuasai," papar Hadi.

Selain itu, Hadi juga menyampaikan perhatian khusus kepada seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi yang memiliki potensi kerawanan supaya mengantisipasi ancaman serangan siber yang mungkin terjadi.

"Pada kesempatan ini saya juga ingin langsung berinteraksi kepada seluruh CISRT di Indonesia agar saya mengetahui bagaimana kesiapan apabila menghadapi ancaman dari luar maupun dari dalam," ucap mantan Panglima TNI itu.

Baca juga: PDN Diretas, Pemerintah Wajibkan Kementerian Back Up Data Berlapis

Untuk diketahui, Pusat Data Nasional (PDN) mengalami serangan siber sejak Kamis (20/6/2024) dan belum pulih sepenuhnya.

Tim dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), BSSN, Polri dan juga Telkom selaku pihak pengelola PDN, sudah berupaya mengembalikan data-data tersebut, tetapi tak berhasil.

Pemerintah akhirnya mengaku gagal memulihkan data-data yang tersimpan di PDN.

Kelompok peretas Brain Cipher mengaku menjadi pelaku peretasan ransomware PDN Sementara. Mereka berjanji bakal memberikan kunci buat membuka data PDN yang dienkripsi melalui serangan siber ransomware pada Rabu (3/7/2024).