Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasca-Peretasan, Aktivitas PDN Diawasi Langsung BSSN

Kompas.com - 02/07/2024, 06:45 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) semakin memperketat pengawasan terhadap Pusat Data Nasional (PDN) Sementara pasca-peretasan ransomware.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, BSSN bakal diberi jalur khusus buat mengawasi lalu lintas data pada PDN Sementara 2 terletak di Surabaya, Jawa Timur.

“Dengan cara menyambungkan ke komando kendali BSSN yang ada di Ragunan (Jakarta Selatan), termasuk juga mengaktifkan CSIRT, Computer Security Incident Response Team,” kata Hadi dalam rapat koordinasi di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Senin (1/7/2024).

Hadi menyampaikan, pemerintah juga mewajibkan kementerian/lembaga sampai instansi pemerintahan daerah menyediakan data cadangan sebanyak 3 sampai 4 lapis guna menghindari risiko data hilang jika terjadi peretasan.

Baca juga: Bappenas Klaim Pemerintah Sudah Punya Sistem Pemulihan PDN


Menurut Hadi, data-data kementerian/lembaga sampai instansi pemerintahan daerah yang sifatnya umum, seperti statistik dan sebagainya, bakal disimpan dalam fasilitas komputasi awan itu (cloud).

Back up tersebut kemudian juga akan kita back up dengan cloud cadangan. Cloud cadangan ini secara zonasi. Sehingga tidak penuh data yang ada di PDN," ujar Hadi.

Hadi menyampaikan, PDN Sementara 2 di Surabaya, Jawa Timur, yang diretas diharapkan sudah bisa beroperasi kembali pada bulan ini.

Layanan PDN Sementara juga akan dibantu melalui situs pendukung di Batam, Kepulauan Riau, sebagai antisipasi jika terjadi gangguan atau upaya peretasan.

Baca juga: Peretasan PDN, Perbaikan Pengamanan Data Pemerintah Mesti Dipercepat

Rapat koordinasi itu dilakukan bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Bambang Ismawan, serta Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo.

Untuk diketahui, Pusat Data Nasional (PDN) mengalami serangan siber sejak Kamis (20/6/2024) dan belum pulih sepenuhnya.

Tim dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), BSSN, Polri, dan Telkom selaku pihak pengelola PDN sudah berupaya mengembalikan data-data tersebut, tetapi tak berhasil.

Pemerintah akhirnya mengaku gagal memulihkan data-data yang tersimpan di PDN.

Baca juga: Pemerintah Targetkan Layanan Publik Kembali Normal Bulan Ini Setelah PDN Diserang

“Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki. Yang jelas data yang sudah kena ransomware sudah tidak bisa kita recovery. Jadi sekarang menggunakan sumber daya yang masih kita miliki,” ujar Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko, Rabu (26/6/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hadapi Pesatnya Persaingan Ekonomi dan Teknologi, Gus Halim Ajak Pegiat Desa Tingkatkan SDM

Hadapi Pesatnya Persaingan Ekonomi dan Teknologi, Gus Halim Ajak Pegiat Desa Tingkatkan SDM

Nasional
Saat Megawati Tantang Penyidik Harun Masiku untuk Menghadap...

Saat Megawati Tantang Penyidik Harun Masiku untuk Menghadap...

Nasional
Jokowi Dinilai Tetap Akan Miliki Pengaruh pada Pilkada 2024, Gibran Akan 'All Out'

Jokowi Dinilai Tetap Akan Miliki Pengaruh pada Pilkada 2024, Gibran Akan "All Out"

Nasional
Duga Jadi Sasaran KPK, Megawati Dinilai Lempar Sinyal Sudah Tak Sejalan dengan Pemerintah

Duga Jadi Sasaran KPK, Megawati Dinilai Lempar Sinyal Sudah Tak Sejalan dengan Pemerintah

Nasional
Perayaan Tahun Baru Islam, Menag Berharap Jadi Inspirasi untuk Perbaikan Diri

Perayaan Tahun Baru Islam, Menag Berharap Jadi Inspirasi untuk Perbaikan Diri

Nasional
Kisruh Sirekap, Ketua Komisi II DPR  Usul Negara Siapkan Gawai untuk KPPS pada Pilkada 2024

Kisruh Sirekap, Ketua Komisi II DPR Usul Negara Siapkan Gawai untuk KPPS pada Pilkada 2024

Nasional
Kaesang Digadang-gadang Maju Pilkada Jakarta, Peneliti BRIN: Ini Bukan Kelas Berat Lawan Kelas Bulu...

Kaesang Digadang-gadang Maju Pilkada Jakarta, Peneliti BRIN: Ini Bukan Kelas Berat Lawan Kelas Bulu...

Nasional
Jelang Pilkada, Sirekap KPU Diminta Lebih Cerdas dan KPPS Bisa Koreksi Data

Jelang Pilkada, Sirekap KPU Diminta Lebih Cerdas dan KPPS Bisa Koreksi Data

Nasional
Kapolda Sumbar Dinilai Tak Terima Kritik Terkait Kasus Kematian Afif Maulana

Kapolda Sumbar Dinilai Tak Terima Kritik Terkait Kasus Kematian Afif Maulana

Nasional
DPR: Jika KPU Gagal Jelaskan soal Sirekap, Tak Usah Pakai di Pilkada

DPR: Jika KPU Gagal Jelaskan soal Sirekap, Tak Usah Pakai di Pilkada

Nasional
DPR Bakal Panggil KPU Bahas Evaluasi Sirekap Jelang Pilkada 2024

DPR Bakal Panggil KPU Bahas Evaluasi Sirekap Jelang Pilkada 2024

Nasional
Sentil Kaesang, Peneliti BRIN: Karier Itu Tak Bisa Lompat, Pak Jokowi Saja Mulai dari Solo Dulu

Sentil Kaesang, Peneliti BRIN: Karier Itu Tak Bisa Lompat, Pak Jokowi Saja Mulai dari Solo Dulu

Nasional
Mencari Demokrasi Indonesia

Mencari Demokrasi Indonesia

Nasional
Jadwal Kegiatan Paus Fransiskus Saat Berkunjung ke Indonesia

Jadwal Kegiatan Paus Fransiskus Saat Berkunjung ke Indonesia

Nasional
SYL Bacakan Pleidoi: Menangis, Minta Dibebaskan hingga Putar Video Arahan Jokowi

SYL Bacakan Pleidoi: Menangis, Minta Dibebaskan hingga Putar Video Arahan Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com