Lebih lanjut, Presiden juga menyinggung soal konser grup band Coldplay di Indonesia dan Singapura pada 2023 lalu.
Ia membandingkan pelaksanaan konser di kedua negara yang digelar dengan lama waktu berbeda.
Baca juga: Singgung Konser Coldplay di Jakarta yang Hanya Sehari, Jokowi: Karena Perizinan Kita Ruwet
Di Indonesia, Coldplay hanya manggung satu hari. Sementara itu di Singapura, konser grup asal Inggris itu bisa digelar selama enam hari.
Meski begitu, Jokowi tetap yakin konser Coldplay di Singapura tetap dipadati WNI yang tidak berhasil mendapatkan tiket untuk pertunjukan di Indonesia.
"Sekali lagi, yang nonton itu separuh adalah dari Indonesia. Saya pastikan lebih dari separuh dari Indonesia, karena di sini tiketnya baru 20 menit saja sudah habis, tapi mau nambah (hari) tidak bisa. Kenapa? saya tanya ke penyelenggara, karena memang urusan perizinan kita ruwet," jelas Jokowi.
"Padahal yang saya dengar kualitas suara sound system waktu Coldplay di GBK dengan yang di sana, itu bagus yang di sini. Ini yang harus kita tepuk tangani. Tapi hanya dapat sehari. Inilah yang harus kita selesaikan," tegasnya.
Ungkap perizinan event olahraga bertele-tele
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga memberi contoh besarnya peluang ekonomi jika Indonesia serius membenahi perizinan event.
Sebab ada banyak potensi event yang bisa digelar di Tanah Air.
Antara lain event konferensi internasional seperti G20, IMF Annual Meeting hingga World Water Forum.
Kemudian event konser musik band-band lokal hingga event olahraga sekelas balap motor MotoGP.
Terkait pelaksanaan event olahraga, Presiden mengaku lemas saat tahu proses perizinan untuk pelaksanaan MotoGP Mandalika 2022 di Nusa Tenggara Barat (NTB) sangat panjang.
Kepala Negara mengungkapkan, ada 13 izin yang harus diurus panitia.
"MotoGP di Mandalika. Saya cek ke panita, ini efeknya luar biasa, dampak ekonominya Rp 4,3 triliun. Bisa menyerap, melibatkan tenaga kerja 8.000, UMKM yang terlibat kurang lebih 1.000. Tapi begitu saya tanya, bagaimana mengenai perizinan, lemes saya. Ternyata ada 13 izin yang harus diurus," ujar Jokowi.
Baca juga: Jokowi Lemas Saat Tahu Izin Berbelit-belit untuk Gelar MotoGP di Mandalika
Presiden Jokowi lantas menjelaskan, panitia GP Mandalika harus mengurus surat persetujuan desa, surat rekomendasi dari Ikatan Motor Indonesia (IM) NTB, surat rekomendasi IMI pusat, surat rekomendasi dari Polsek hingga Polri, surat dukungan dari RSUD NTB, surat izin dari Dinas Kebakaran NTB, surat pemberitahuan ke Bea Cukai, surat pemberitahuan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) NTB dan surat pemberitahuan ke INSP.