Saat Konser Taylor Swift dan Coldplay Jadi Inspirasi Jokowi Benahi Perizinan Event

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo blak-blakan mengakui penyelenggaraan event besar di Indonesia membutuhkan proses rumit. 

Akibatnya, artis mancanegara sekelas Taylor Swift dan Coldplay lebih memilih menggelar konser di negeri tetangga, Singapura, ketimbang di Indonesia.

Presiden Jokowi pun meluncurkan digitalisasi layanan perizinan penyelenggaran event pada Senin (24/6/2024) kemarin, demi mempercepat proses perizinan di Indonesia.

Dalam sambutannya pada acara peluncuran itu, Jokowi memberi contoh konser Taylor Swift di Singapura yang bisa digelar enam hari berturut-turut.

"Kita tahu, yang baru saja diselenggarakan, Taylor Swift di Singapura di bulan Maret lalu. Diselenggarakan 6 hari di Singapura dan Singapura adalah satu-satunya negara ASEAN yang menyelenggarakan itu. Yang nonton saya kira lebih dari separuh itu orang Indonesia," ujar Jokowi.

Baca juga: Taylor Swift Konser 6 Hari di Singapura, Jokowi: Saya Pastikan Separuh yang Nonton Orang Indonesia

Presiden menyatakan dugaannya itu merujuk kepada data pendengar musik Taylor Swift di Spotify Indonesia yang berjumlah sekitar 2,2 juta.

Sehingga, ia yakin banyak WNI yang pada Maret lalu berbondong-bondong datang ke Singapura untuk menyaksikan konser penyanyi asal Amerika Serikat itu.

"Sekali lagi, saya pastikan separuh dari yang nonton itu orang Indonesia. Mungkin banyak yang hadir di sini yang nonton ke sana," seloroh Jokowi yang disambut tawa hadirin.

Presiden pun menjelaskan dampak dari banyaknya WNI yang menyaksikan konser artis luar negeri di negara tetangga.

Dalam konteks konser Taylor Swift, ada aliran uang dari Indonesia menuju ke Singapura.

Sehingga negara kehilangan pemasukan dari WNI yang membeli tiket konser, membayar akomodasi, membayar makan hingga transportasi di Singapura.

Baca juga: Jokowi: Masalah Utama Penyelenggaraan Event Adalah Kepastian Izin

Jokowi lantas menyinggung soal kenapa Singapura selalu mudah menggelar acara musik internasional.

Menurutnya, otoritas setempat cepat melayani perizinan dan mendatangkan artis mancanegara.

Selain itu, ada dukungan dari pemerintah setempat untuk akses dan keamanan.

"Kenapa sih selalu yang menyelenggarakan Singapura? Ya karena kecepatan melayani dalam mendatangkan artis-artis tadi. Dukungan pemerintah baik itu kemudahan akses, keamanan dan lain-lain," tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden juga menyinggung soal konser grup band Coldplay di Indonesia dan Singapura pada 2023 lalu.

Ia membandingkan pelaksanaan konser di kedua negara yang digelar dengan lama waktu berbeda.

Baca juga: Singgung Konser Coldplay di Jakarta yang Hanya Sehari, Jokowi: Karena Perizinan Kita Ruwet

Di Indonesia, Coldplay hanya manggung satu hari. Sementara itu di Singapura, konser grup asal Inggris itu bisa digelar selama enam hari.

Meski begitu, Jokowi tetap yakin konser Coldplay di Singapura tetap dipadati WNI yang tidak berhasil mendapatkan tiket untuk pertunjukan di Indonesia.

"Sekali lagi, yang nonton itu separuh adalah dari Indonesia. Saya pastikan lebih dari separuh dari Indonesia, karena di sini tiketnya baru 20 menit saja sudah habis, tapi mau nambah (hari) tidak bisa. Kenapa? saya tanya ke penyelenggara, karena memang urusan perizinan kita ruwet," jelas Jokowi.

"Padahal yang saya dengar kualitas suara sound system waktu Coldplay di GBK dengan yang di sana, itu bagus yang di sini. Ini yang harus kita tepuk tangani. Tapi hanya dapat sehari. Inilah yang harus kita selesaikan," tegasnya.

Ungkap perizinan event olahraga bertele-tele

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga memberi contoh besarnya peluang ekonomi jika Indonesia serius membenahi perizinan event.

Sebab ada banyak potensi event yang bisa digelar di Tanah Air.

Antara lain event konferensi internasional seperti G20, IMF Annual Meeting hingga World Water Forum.

Kemudian event konser musik band-band lokal hingga event olahraga sekelas balap motor MotoGP.

Terkait pelaksanaan event olahraga, Presiden mengaku lemas saat tahu proses perizinan untuk pelaksanaan MotoGP Mandalika 2022 di Nusa Tenggara Barat (NTB) sangat panjang.

Kepala Negara mengungkapkan, ada 13 izin yang harus diurus panitia.

"MotoGP di Mandalika. Saya cek ke panita, ini efeknya luar biasa, dampak ekonominya Rp 4,3 triliun. Bisa menyerap, melibatkan tenaga kerja 8.000, UMKM yang terlibat kurang lebih 1.000. Tapi begitu saya tanya, bagaimana mengenai perizinan, lemes saya. Ternyata ada 13 izin yang harus diurus," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Lemas Saat Tahu Izin Berbelit-belit untuk Gelar MotoGP di Mandalika

Presiden Jokowi lantas menjelaskan, panitia GP Mandalika harus mengurus surat persetujuan desa, surat rekomendasi dari Ikatan Motor Indonesia (IM) NTB, surat rekomendasi IMI pusat, surat rekomendasi dari Polsek hingga Polri, surat dukungan dari RSUD NTB, surat izin dari Dinas Kebakaran NTB, surat pemberitahuan ke Bea Cukai, surat pemberitahuan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) NTB dan surat pemberitahuan ke INSP.

Sehingga Presiden kemudian berseloroh ia akan merasa lemas sebelum event terlaksana jika mengalami mengurus perizinan yang panjang itu.

"Kalau saya jadi penyelenggara event itu, lemes dulu sebelum bertanding eventnya. Mungkin masih ada tambahan lagi ini izin yang sudah saya sebut mungkin ada tambahan lagi. Atau mungkin duit saya sudah habis dulu sebelum eventnya terjadi. Ini fakta," kata Jokowi.

"Karena saya tanya langsung, problemnya apa sih. Ini sama dengan konser musik, event-event olahraga lainnya. Sudah tidak akan mungkin jauh dari yang tadi saya sebutkan tadi. Betapa sangat beratnya menjadi penyelenggara event di Indonesia. Padahal event di Indonesia itu, setiap tahun, sekarang sebelum pandemi ada 4000 event kurang lebih, sekarang 3.700 event," papar Kepala Negara.

Digitalisasi sistem perizinan diharapkan jadi solusi

Usai memberikan paparan, Presiden Jokowi secara resmi meluncurkan digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan event dalam rangka mempercepat proses perizinan di Indonesia.

Presiden menjelaskan, digitalisasi sistem perizinan event yang diresmikannya sudah menerapkan open single submission (OSS) tang terintegrasi secara digital.

Digitalisasi proses perizinan tersebut diharapkan mampu memberikan kemudahan pengurusan izin bagi para penyelenggara acara.

“Betul-betul memberikan kepastian jauh-jauh hari sebelumnya, betul-betul memotong birokrasi kita sehingga munculnya adalah sebuah cost yang lebih murah dan lebih terbuka, transparan,” kata Jokowi.

Baca juga: PHP Apple ke Indonesia, Sudah Bertemu Jokowi Malah Buka Apple Store Duluan di Malaysia

Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, perizinan online akan memberikan kredibilitas dan transparansi yang berkeadilan bagi industri pariwisata dalam pelaksanaan event.

Ia mengungkapkan, sistem itu sudah mulai disiapkan pemerintah sejak pertengahan 2023 lalu.

"Untuk menyederhanakan perizinan event telah dilaksanakan penyederhanaan proses bisnis sehingga pemangkasan tahapan, mengurangi pengisian data dari 63 file ke menjadi hanya 33 dan dari 9 dokumen menjadi 2 dokumen yang harus disampaikan oleh penyelenggara event," jelas Luhut.

Menurutnya, sistem digitalisasi ini menghasilkan kepastian bahwa izin acara harus keluar 14 hari sebelum hari H untuk event nasional dan 21 hari sebelum hari H untuk level internasional.

Sehingga setelah sistem tersebut diluncurkan pemerintah berharap izin event tidak lagi dikeluarkan pada H-1.

Baca juga: Luhut Sebut Peningkatan Event Internasional Bakal Dorong Kunjungan Wisatawan

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, sistem perizinan yang baru diresmikan itu merupakan kerja sama dari delapan kementerian dan lembaga, yakni Kemenko Marves, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo, Kementerian BUMN dan Polri.

Menurut Sigit, lewat sistem yang baru itu masyarakat dapat mengakses layanan perizinan penyelenggaraan event kapan saja dan di mana saja.

"Kami berharap industri kreatif dapat segera beradaptasi dari pengajuan secara offline menjadi pengajuan secara online. Dengan adanya layanan digital ini penyelenggara event tidak perlu mengajukan perizinan berulang-ulang dari satu kantor ke kantor lainnya, tidak perlu lagi melalui proses yang berbelit-belit hanya untuk mendapatkan izin," jelas Sigit.

Baca juga: Kapolri Persilakan Pelaku Industri Kreatif Kritik soal Perizinan Penyelenggaraan Event

Ia menjelaskan, sebelumnya proses perizinan event tingkat nasional di kepolisian saja memakan waktu 14 hari.

Sementara itu, dengan sistem perizinan digital yang baru ini penyelenggara event tinggal mengisi form pengajuan dan melengkapi dokumen persyaratan secara online ke instansi terkait.

"Mulai dari pengelola venue Dinas Parekraf dan satuan-satuan polisi terkait dan akan langsung memproses perizinan paling lama 14 hari kerja. Selesai proses pembayaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 104 tahun 2023 perizinan dapat langsung terbit dan diunduh dari mana saja," ungkapnya.