Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Daerah Diminta Segera Petakan Kerawanan Pilkada Serentak 2024

Kompas.com - 24/06/2024, 12:42 WIB
Vitorio Mantalean,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah diminta segera memetakan instrumen kerawanan Pilkada Serentak 2024 secara akurat dan aktual karena Bawaslu daerah akan meluncurkan sendiri Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) 2024.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty berujar, Bawaslu daerah harus menentukan IKP secara baik berdasarkan peta kerawanan yang telah dibuat serta mencermati dan memperhatikan nilai-nilai berbasis lokalitas yang ada di masing-masing wilayah.

"Peta itu berfungsi sebagai panduan, menunjukkan arah supaya tidak tersesat. Peta terbaik bisa digunakan untuk mengetahui arah rawannya kemana, karena itu peta harus akurat, data-datanya harus akurat. Pemetaan kerawanan ini juga harus aktual," kata Lolly, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (24/6/2024).

Baca juga: Citra Menguat Usai Pemilu 2024, Bawaslu Anggap Kinerja Sudah Terbukti di MK

Menurut Lolly, IKP yang dibuat oleh Bawaslu ditunggu-tunggu oleh semua orang sehingga Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota merupakan aktor yang akan menentukan pada Pilkada Serentak 2024.

"Pengawasan dalam konteks cegah-tindak harus kuat. Pengawasan juga harus tepat sasaran, supaya tidak tersesat gunakan peta kerawanannya," ujar dia.

Sebelumnya, di tingkat nasional, Bawaslu RI memang sudah menerbitkan Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan 2024 pada akhir 2022 lalu.

Lolly mengatakan, IKP tersebut masih setengah jadi yang harus diturunkan ke tingkat daerah agar menjadi bahan jadi.

Baca juga: Potensi Pelanggaran Selama Pilkada 2024 Menurut Bawaslu, Apa Saja?

Di dalam IKP yang telah diluncurkan terdapat dimensi, sub-dimensi, dan indikator.

Menurut Lolly, indeks kerawanan di tiap daerah bisa jadi akan mengalami perubahan karena kontekstualisasinya akan berbeda.

"Bisa jadi di Sulbar yang paling tinggi kerawanannya netralitas ASN, tetapi di Maluku bisa jadi berbeda, konteksnya akan berbeda," ujar Lolly.

"Karena konteksnya berbeda maka dimensinya bisa sama, sub-dimensinya bisa sama tetapi indikatornya bisa berkembang," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Usung Andra Soni-Dimyati Natakusumah Maju Pilkada Banten

Gerindra Usung Andra Soni-Dimyati Natakusumah Maju Pilkada Banten

Nasional
KPU: Cagub-Cawagub Usia 30 Tahun, Cabup-Cawabup 25 Tahun Saat Dilantik 1 Januari 2025

KPU: Cagub-Cawagub Usia 30 Tahun, Cabup-Cawabup 25 Tahun Saat Dilantik 1 Januari 2025

Nasional
Operasi Besar di RSPPN PB Soedirman, Prabowo: Saya Dua Kali Kecelakaan Terjun Payung

Operasi Besar di RSPPN PB Soedirman, Prabowo: Saya Dua Kali Kecelakaan Terjun Payung

Nasional
Jokowi Jenguk Prabowo Usai Jalani Operasi Cedera Kaki di RSPPN PB Soedirman

Jokowi Jenguk Prabowo Usai Jalani Operasi Cedera Kaki di RSPPN PB Soedirman

Nasional
Prabowo Jalani Operasi Besar di RSPPN Soedirman Pekan Lalu

Prabowo Jalani Operasi Besar di RSPPN Soedirman Pekan Lalu

Nasional
Disinggung Komunikasi dengan Anies untuk Pilkada Jakarta, Hasto: PDI-P Tidak Kurang Stok Pemimpin

Disinggung Komunikasi dengan Anies untuk Pilkada Jakarta, Hasto: PDI-P Tidak Kurang Stok Pemimpin

Nasional
Survei LSI: Ada Pengaruh Jokowi, yang Membuat Kaesang Unggul di Jateng

Survei LSI: Ada Pengaruh Jokowi, yang Membuat Kaesang Unggul di Jateng

Nasional
Mimi Campervan Girl dan Tim THK Dompet Dhuafa Bagikan Sapi Kurban untuk Warga Ohoidertawun

Mimi Campervan Girl dan Tim THK Dompet Dhuafa Bagikan Sapi Kurban untuk Warga Ohoidertawun

Nasional
Hasto Siap Hadir Jika Dipanggil KPK Lagi Juli Mendatang

Hasto Siap Hadir Jika Dipanggil KPK Lagi Juli Mendatang

Nasional
PDI-P Buka Peluang Kerja Sama Politik dengan PAN, Gerindra dan PKB di Beberapa Provinsi

PDI-P Buka Peluang Kerja Sama Politik dengan PAN, Gerindra dan PKB di Beberapa Provinsi

Nasional
Menkominfo Didesak Mundur soal PDN, Wapres: Hak Prerogatif Presiden

Menkominfo Didesak Mundur soal PDN, Wapres: Hak Prerogatif Presiden

Nasional
PDN Diretas, Wapres: Tidak Terpikirkan Dahulu Ada Peretasan Dahsyat

PDN Diretas, Wapres: Tidak Terpikirkan Dahulu Ada Peretasan Dahsyat

Nasional
Menteri BUMN Cek Kesiapan Jaringan Gas Pertamina di IKN

Menteri BUMN Cek Kesiapan Jaringan Gas Pertamina di IKN

Nasional
Soal Koster Kembali Diusung di Pilkada Bali, Hasto: Megawati di Bali Lakukan Pemetaan

Soal Koster Kembali Diusung di Pilkada Bali, Hasto: Megawati di Bali Lakukan Pemetaan

Nasional
Yakin Menang di Pilkada Jakarta, PKS: Presidennya Sudah Prabowo, Pendukung Anies 2017

Yakin Menang di Pilkada Jakarta, PKS: Presidennya Sudah Prabowo, Pendukung Anies 2017

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com