Siapa Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota, Jokowi atau Prabowo?

TANGGAL 17 Agustus 2024, tak sampai dua bulan lagi. Persiapan untuk merayakan kemerdekaan 17 Agustus 2024 tetap dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara.

Ada dua skema perayaan kemerdekaan. Skema pertama di Ibu Kota Nusantara, yang menurut rencana dihadiri Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Skema kedua di Istana Merdeka Jakarta yang dihadiri Wapres Ma’ruf Amien dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Perayaan kemerdekaan ke-79 ini penting karena akan menjadi perayaan kemerdekaan terakhir bagi Jokowi sebagai presiden.

Ide memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara adalah keinginan Presiden Jokowi yang diformalkan dalam UU Ibu Kota Nusantara didukung semua kekuatan politik di DPR, kecuali PKS.

Presiden Jokowi akan mengakhiri jabatannya pada 20 Oktober 2024, dan digantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Menjelang perayaan 17 Agustus 2024 yang akan menjadi momen historis bangsa ini, sedikit terganggu dengan mundurnya Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otoritas IKN.

Keduanya digantikan Basuki Hadimuljono dan Raja Juli Antoni sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otoritas Ibu Kota Negara.

Mundurnya Bambang dan Dhony tetaplah menjadi pertanyaan. Spekulasi mundur atau dimundurkan muncul.

Mensesneg Pratikno mengatakan, Bambang akan diberi tugas baru untuk mempercepat kerja sama internasional untuk pembangunan IKN.

Rencana Dhony mundur sudah lama terdengar. Bahkan, ia mengajukan pengunduran diri sejak Mei 2023.

“Pengunduran diri ini sebagai bentuk tanggung jawab saya kepada publik atas keterbatasan sebagai Wakil Kepala Otorita yang belum bisa berbuat banyak untuk IKN, sejalan dengan semangat dan tujuan pembangunan IKN, yaitu membangun sejarah baru dan peradaban baru,” kata Dhony melalui pesan kepada wartawan Selasa, 4 Juni 2024. Ia mengajukan pengunduran diri sejak Mei 2023.

Waktu terus bergerak. Masa jabatan Presiden Jokowi tinggal empat bulan lagi. Situasi ekonomi sedang tidak baik-baik saja.

Nilai rupiah melemah terhadap dollar AS. Harga saham juga meluncur turun. PHK terjadi di sejumlah perusahaan.

Meski demikian, approval rating terhadap Presiden Jokowi terbilang tinggi, menurut survei Litbang Kompas.